BACAAJA, SEMARANG- Masalah di jalur turunan Silayur bukan hal baru. Sejak 2025, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sudah mengeluarkan rekomendasi resmi. Tapi sampai sekarang, pelaksanaannya dinilai belum maksimal.
Pengamat transportasi dari Soegijapranata Catholic University (SCU), Djoko Setijowarno menyebut kondisi ini jadi catatan serius. “Belum sepenuhnya berjalan dengan baik,” kata Djoko, Selasa (14/4/2026).
Pada akhir 2024 lalu, KNKT sendiri sudah melakukan analisis di jalur turunan Silayur di Jalan Prof Hamka. KNKT bersama Dinas Perhubungan sudah melakukan pengamatan lapangan.
Baca juga: Portal BSB Bikin Truk Nggak Lagi Bebas Lewati Silayur
Tujuannya memetakan risiko dan mencari solusi agar tak lagi ada kecelakaan di jalur Silayur. Dari analisis itu, pada 11 Juni 2025 mereka memberi sejumlah rekomendasi ke Pemkot Semarang, mulai dari langkah cepat sampai jangka menengah.
Untuk jangka pendek, fokusnya ke kendaraan berat. Perusahaan di kawasan BSB diminta rutin cek kendaraan, terutama sistem rem, sebelum beroperasi. Selain itu, perlu ada ramp check berkala dan sosialisasi agar truk tidak overload.
Pengawasan Diperketat
Pengawasan jam operasional juga diminta diperketat. Terutama siang hari, saat lalu lintas padat. KNKT juga menyoroti perlunya rekayasa lalu lintas, termasuk penataan bukaan median di area turunan.
Soal rambu juga tak luput dari perhatian. KNKT mendorong penambahan dan perbaikan rambu peringatan, larangan, hingga petunjuk agar lebih jelas terbaca pengguna jalan.
Baca juga: Silayur Lagi, Silayur Lagi, Agustina: Kesalahan Tata Ruang
Untuk jangka menengah, rekomendasinya lebih serius lagi. Salah satunya penyediaan jalur penghentian darurat dan jalur alternatif untuk mengurangi risiko kecelakaan.
Tapi sekarang, sorotan muncul lagi. Rekomendasi sudah ada, tapi belum ada eksekusi. Dan mirisnya, kecelakaan terus terjadi tapi progresnya tak kunjung kelihatan.
Rekomendasi sudah ditulis rapi, analisis sudah lengkap, tinggal satu yang belum jalan: eksekusinya. Di Silayur, sepertinya bukan rem truk saja yang bermasalah, tapi juga “rem” kebijakan yang terlalu lama diinjak tanpa pernah benar-benar dilepas. (bae)
