BACAAJA, SEMARANG- Rencana pemerintah melanjutkan insentif kendaraan listrik kembali menjadi sorotan setelah pengumuman skema terbaru ditunda selama satu bulan.
Di tengah semangat mempercepat transisi energi, muncul dorongan agar kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan masyarakat perkotaan, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi daerah penghasil bahan baku kendaraan listrik.
Akademisi Teknik Sipil Soegijapranata Catholic University (SCU) sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menilai, insentif kendaraan listrik perlu diarahkan lebih tepat sasaran.
Menurutnya, daerah penghasil nikel hingga kawasan terpencil yang masih kesulitan akses energi semestinya mendapat perhatian khusus. “Jangan sampai insentif kendaraan listrik hanya jadi pemanis di kota-kota besar. Daerah penghasil nikel juga berhak menikmati manfaat dari industri ini,” ujar Djoko, Jumat (29/5/2026).
Baca juga: Akio Toyoda Klaim Kendaraan Listrik Lebih Kotor dan Tak Ramah Lingkungan, Mengapa?
Ia mencontohkan wilayah seperti Morowali, Weda, dan Konawe yang selama ini menjadi tulang punggung pasokan nikel untuk industri baterai nasional. Namun di sisi lain, masyarakat di kawasan tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan fasilitas transportasi hingga masalah kesejahteraan.
Menurut Djoko, pemerintah perlu mulai memprioritaskan pembangunan transportasi umum berbasis kendaraan listrik di wilayah lingkar tambang. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri kendaraan listrik nasional.
“Warga di daerah tambang seharusnya jadi pihak pertama yang merasakan manfaat kendaraan listrik, karena sumber daya alamnya diambil dari sana,” katanya.
Distribusi BBM
Tak hanya itu, Djoko juga melihat peluang besar pemanfaatan kendaraan listrik di pulau-pulau kecil yang masih menghadapi persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Kehadiran motor listrik dinilai dapat menjadi alternatif transportasi yang lebih murah dan efisien bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Ia bahkan mendorong agar insentif tidak hanya difokuskan pada kendaraan pribadi, tetapi juga menyasar motor listrik roda tiga atau kendaraan niaga yang digunakan nelayan, petani, hingga pedagang pasar.
Menurutnya, manfaat ekonomi akan jauh lebih terasa jika kendaraan listrik digunakan untuk mendukung aktivitas produktif masyarakat kecil. “Kalau dipakai untuk usaha masyarakat kecil tentu dampaknya akan lebih terasa,” ujarnya.
Di sisi lain, Djoko mengingatkan bahwa transisi menuju kendaraan listrik tidak boleh berhenti pada pergantian mesin semata. Pemerintah juga perlu memastikan sumber energi yang digunakan benar-benar lebih ramah lingkungan.
Baca juga: Bayar Pajak Kendaraan di Jateng Dipermudah, Nggak Punya KTP Pemilik Lama Tetap Bisa
Ia menyoroti penggunaan kendaraan listrik yang masih bergantung pada pasokan listrik dari pembangkit berbahan bakar batu bara. Menurutnya, kondisi tersebut berisiko membuat tujuan pengurangan emisi menjadi kurang optimal.
“Kalau listriknya masih sepenuhnya dari PLTU batu bara, itu namanya cuma memindahkan emisi,” tegasnya.
Djoko berharap momentum penyusunan skema insentif terbaru dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Bukan hanya mendorong penjualan kendaraan listrik, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dan sosialnya dirasakan masyarakat yang selama ini berada di hulu industri.
Sebab akan terasa janggal jika daerah yang tanahnya digali untuk memasok nikel justru hanya kebagian debu dan lalu lintas truk, sementara manfaat kendaraan listrik melaju mulus di jalan-jalan kota. Kalau transisi energi ingin disebut berkeadilan, maka manfaatnya juga jangan berhenti di parkiran mal dan kawasan elite. (dul)
