BACAAJA, SEMARANG – Jalan Gus Yazid untuk menghentikan kasus dugaan pencucian uang hasil korupsi lahan Cilacap di awal sidang gagal. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menolak seluruh eksepsi atau keberatan yang diajukan pihak terdakwa.
Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Rightmen MS Situmorang dalam sidang, Rabu (3/6/2026). Artinya, perkara yang menjerat KH Ahmad Yazid Basyaiban alias Gus Yazid bakal terus lanjut ke tahap pembuktian.
“Menolak permohonan perlawanan terdakwa,” kata Rightmen.
Bacaaja: Gus Yazid Kembali Koar-koar di Pengadilan Tipikor: Eks-Pangdam Diponegoro Sudah Ditahan
Bacaaja: Gus Yazid Ngamuk di Pengadilan Tipikor, Seret Panglima TNI hingga Menhan
Hakim menilai surat dakwaan jaksa sudah memenuhi syarat. Mulai identitas terdakwa, lokasi kejadian, waktu, sampai rangkaian perbuatan yang dituduhkan sudah dijelaskan dalam dakwaan.
Karena itu, majelis hakim tak sejalan dengan alasan tim kuasa hukum yang menyebut dakwaan jaksa kabur dan tidak lengkap.
“Semua perlawanan yang mendalilkan bahwa surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap harus ditolak,” ujar hakim.
Setelah menolak eksepsi, hakim juga memutuskan sidang harus lanjut ke pokok perkara. Jaksa kini diberi ruang untuk membuktikan dakwaannya lewat saksi dan alat bukti di persidangan.
“Menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ahmad Yazid dilanjutkan dan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi dan alat bukti,” kata Rightmen.
Sebelumnya, Gus Yazid membantah tuduhan menerima uang hasil korupsi senilai Rp23,13 miliar. Lewat kuasa hukumnya, ia mengaku tidak tahu jika uang yang diterimanya diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
Pihaknya juga menegaskan berbagai usaha yang dimiliki Gus Yazid sudah berjalan jauh sebelum kasus ini mencuat. Mulai dari jual beli mobil bekas, usaha kuliner, sampai kegiatan pengobatan alternatif gratis yang sering digelar untuk masyarakat.
Namun argumentasi itu belum membuat hakim menghentikan perkara. Semua keberatan yang diajukan terdakwa ditolak dalam putusan sela.
Kasus ini merupakan bagian dari dugaan korupsi jual beli lahan seluas 716 hektare di Cilacap. Jaksa menduga sebagian uang hasil transaksi tanah tersebut mengalir ke mantan Pangdam IV/Diponegoro Widi Prasetijono, lalu disamarkan lewat berbagai transaksi keuangan. (bae)
