BACAAJA, SEMARANG – Sejumlah masyarakat Jawa Tengah (Jateng) dari berbagai daerah tumpah ruah di Kantor Gubernur Jateng. Mereka membawa berbagai persoalan masing-masing, menuntut penyelesaian dari Pemerintah Provinsi.
Aksi unjuk rasa jaringan masyarakat Jateng Guyub di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (22/7/2026), berlangsung tak biasa. Selain berorasi menolak tambang, massa menggelar teatrikal Punokawan, ritual nyiwer, hingga mengelilingi kompleks Gubernuran sambil menabur bunga dan menyalakan dupa sebagai simbol tolak bala.
Sejak siang, peserta aksi dari berbagai daerah di Jawa Tengah memadati Jalan Pahlawan. Mereka membawa bendera Merah Putih serta berbagai poster dan spanduk bertuliskan “Nglawan Nekuasan Rakus”, “Kami Butuh Pangan Bukan Tambang”, “Jateng Wes Gendeng”, hingga “Soekarno Lawan Mafia Tanah”.
Bacaaja: Jateng Lagi Banyak Masalah? Warga Serbu Kantor Gubernur Bawa Segudang Keluhan
Bacaaja: Warga Swadaya Perbaiki Jalan Rusak, Pengamat: “Jangan Dianggap Normal”
Suasana aksi semakin menarik perhatian ketika sejumlah peserta mengenakan caping, membawa tumpeng, hasil bumi, dan kostum tokoh Punokawan.
Dalam teatrikal tersebut, tokoh Semar menyindir pemerintah yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan pertambangan dibanding masyarakat.
“Sing diopeni sing ndi? Sing dilakoni sing ndi? Kok kabeh mung janji? Putu-putuku sing ono neng kene iki mung kepengin janjine ditepati,” ucap tokoh Semar di hadapan massa.
Usai orasi, massa melaksanakan prosesi nyiwer, tradisi masyarakat Jawa yang dimaknai sebagai doa sekaligus simbol penolak bala.
Puluhan peserta kemudian berjalan mengelilingi kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah sambil membawa bunga, sesaji, dan dupa. Setibanya di enam gerbang keluar-masuk kompleks gubernuran, mereka meletakkan dupa di setiap sudut. Sementara di dua gerbang utama, dupa ditempatkan di sisi kanan dan kiri pintu masuk.
Sepanjang prosesi, massa melantunkan kalimat:
“Lā ilāha illallāhul malikul haqqul mubīn, Muhammadur rasūlullāhiṣ ṣādiqul wa’dil amīn.”
Koordinator aksi, Joko Prianto, mengatakan ritual tersebut merupakan bentuk doa agar para penyelenggara pemerintahan diberi kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.
“Nyiwer itu tradisi orang Jawa, bentuk spiritual untuk tolak bala. Harapannya orang-orang yang ada di pemerintahan, yang jelek-jelek itu hilang. Yang baik-baik untuk Jawa Tengah, yang guyub, yang lestari,” katanya.
Menurut Joko, aksi juga menjadi bentuk solidaritas terhadap petani dan pejuang lingkungan yang selama ini memperjuangkan kawasan pertanian dan bentang alam karst.
Ia mengaku hingga kini masih berstatus tersangka dalam perkara yang menjeratnya sejak 2017.
“Kami berjuang untuk kelestarian lingkungan. Ini bentuk kecintaan terhadap negara dan bangsa, tapi yang kami dapat justru dibungkam, dikriminalisasi,” ujarnya.
Joko menyebut sedikitnya tujuh aktivis masih berhadapan dengan proses hukum. Bahkan, satu orang disebut baru ditangkap sekitar sebulan lalu di Kabupaten Blora terkait pembangunan akses jalan bagi warga.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya aparat kepolisian yang disebut mendatangi sejumlah warga menjelang aksi berlangsung.
“Kalau Babinkamtibmas atau Polri diturunkan mendampingi warga seperti itu, sama saja meneror rakyat. Menakut-nakuti. Mereka datang itu sebenarnya intimidasi,” katanya.
Ia pun menilai penegakan hukum di Jawa Tengah masih belum menghadirkan rasa keadilan.
“Kami melihat penegakan hukum di Jawa Tengah sangat lemah. Dibandingkan para koruptor yang merugikan negara, rakyat kecil justru lebih cepat diproses hukum,” pungkasnya. (dul)
