BACAAJA, SEMARANG – Ada banyak persoalan di Jawa Tengah yang belum terselesaikan. Mulai dari polemik lingkungan di Pegunungan Kendeng hingga nasib petani tebu di Blora dan segudang persoalan lainnya.
Kantor Gubernur Jawa Tengah mendadak berubah menjadi ruang curhat masyarakat. Puluhan aktivis dan perwakilan warga yang tergabung dalam Jateng Guyub mendatangi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk menyampaikan sederet persoalan yang dinilai belum kunjung selesai, Senin (20/7/2026).
Mulai dari polemik tambang di Pegunungan Kendeng, sengketa lahan, jalan rusak, nasib petani tebu di Blora, hingga persoalan buruh menjadi daftar panjang keluhan yang disampaikan langsung kepada orang nomor satu di Jawa Tengah itu.
Bacaaja: Kisruh Tambang Kendeng: Gunretno Dipanggil Polisi, Alam Tetap Jadi Korban
Bacaaja: Warga Keluhkan Jalan Kalipancur Rusak Lagi: Baru Ditambal 3 Hari, Dihajar Truk Langsung Jebol!
Peserta audiensi datang dari berbagai daerah, seperti Rembang, Pati, Blora, Grobogan, Wonogiri, Salatiga, Kota Semarang, hingga perwakilan serikat buruh. Meski membawa isu berbeda, mereka memiliki satu harapan yang sama: pemerintah segera turun tangan menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Perwakilan masyarakat Rembang, Joko Priyanto, mengatakan sebagian besar persoalan tersebut merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya yang kini menjadi pekerjaan rumah bagi Ahmad Luthfi.
“Saat ini pemerintah Pak Luthfi mewarisi konflik dari gubernur sebelumnya. Mau tidak mau, kami meminta persoalan itu diselesaikan,” ujarnya.
Salah satu isu yang kembali mencuat adalah aktivitas pertambangan di kawasan Pegunungan Kendeng, Rembang. Warga khawatir ekspansi tambang akan merusak lingkungan dan mengancam sumber mata air yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.
Dari Blora, warga mengeluhkan berhentinya operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM). Akibatnya, petani tebu harus mengirim hasil panen ke luar daerah dengan biaya angkut yang lebih mahal sehingga keuntungan mereka terus menurun.
Sementara itu, kalangan buruh menyampaikan dugaan pelanggaran hak pekerja, mulai dari persoalan upah, dugaan pemberangusan serikat pekerja, hingga lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak menutup pintu bagi masyarakat yang ingin menyampaikan kritik maupun keluhan.
“Rumah gubernur adalah rumah rakyat. Jadi siapa pun boleh datang dan menyampaikan. Apa yang disampaikan masyarakat patut kita dengarkan, patut kita lihat, dan patut kita kerjakan,” kata Luthfi.
Ia memastikan seluruh persoalan akan dipetakan berdasarkan kewenangan masing-masing. Masalah yang menjadi tanggung jawab Pemprov Jateng akan segera ditindaklanjuti, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
Khusus persoalan petani tebu di Blora, Luthfi mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian untuk mencari solusi agar masalah tersebut segera ditangani.
“Yang menjadi kewenangan provinsi akan kami selesaikan. Yang menjadi kewenangan kementerian maupun kabupaten/kota akan kami koordinasikan. Untuk persoalan petani tebu Blora, saya juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian agar segera ada penyelesaian,” pungkasnya. (dul)
