BACAAJA, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026.
Namun, menurut Samuel, visi tersebut harus diikuti dengan implementasi kebijakan yang konsisten di tingkat kementerian dan lembaga. Jangan sampai pesan besar pemerintah berhenti sebagai pidato, sementara pelaksanaannya di lapangan justru berjalan berbeda.
“Saya menyetujui dan mendukung pembicaraan beliau bahwa pemerintah harus menyejahterakan masyarakat. Dengan berbagai presentasi beliau, tujuan utamanya menyejahterakan masyarakat. Itu sesuatu yang menurut saya nasionalis sekali,” kata Samuel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Samuel menilai masih terdapat potensi ketidaksesuaian antara gagasan yang disampaikan Presiden dengan pelaksanaan sejumlah kebijakan di lapangan. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan DPR melalui fungsi pengawasan.
Baca juga: Samuel Wattimena Ingatkan Ancaman El Nino, Pariwisata dan UMKM Diminta Siaga
Komisi VII pun akan memastikan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja mampu menerjemahkan arahan Presiden ke dalam program yang konkret dan memberikan dampak kepada masyarakat.
“Menjadi tugas Komisi VII untuk melakukan pengawasan apakah yang beliau sampaikan dengan heroik ini kemudian di berbagai kementerian mereka bisa merealisasikannya,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah I tersebut.
Menurut Samuel, keberhasilan sebuah visi pembangunan bukan hanya diukur dari seberapa bagus narasinya disampaikan. Ukuran sebenarnya adalah apakah program tersebut bisa dijalankan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Selain persoalan implementasi, Samuel menyoroti keterbatasan anggaran yang dinilai turut memengaruhi kapasitas kerja sejumlah kementerian yang menjadi mitra Komisi VII. Salah satunya adalah sektor ekonomi kreatif.
Mesin Ekonomi
Samuel menyebut ekonomi kreatif seharusnya bisa didorong menjadi “new engine of growth” atau mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia, khususnya dalam membuka peluang ekonomi bagi generasi muda.
“Banyak dari mitra kami ini terhambat kapasitas kerjanya karena anggaran yang dipotong. Salah satunya Kementerian Ekonomi Kreatif ini diharapkan sebagai the new engine of growth,” jelasnya.
Sebagai perancang busana senior yang juga berkecimpung di sektor ekonomi kreatif, Samuel melihat sektor tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional.
Generasi muda, menurutnya, memiliki kreativitas dan kemampuan untuk menciptakan peluang baru. Namun, potensi tersebut tetap membutuhkan dukungan kebijakan, program, dan anggaran yang memadai agar bisa berkembang menjadi kekuatan ekonomi.
Baca juga: Ketika Sampah Tekstil Bicara: Perlawanan Sunyi Samuel Wattimena
Karena itu, Samuel menilai pemerintah perlu memastikan kementerian terkait memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan berbagai program pengembangan ekonomi kreatif.
Samuel mengatakan dirinya akan mencermati struktur alokasi anggaran kementerian dan lembaga dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Menurut dia, struktur anggaran bisa menjadi salah satu indikator untuk melihat seberapa serius pemerintah menerjemahkan visi pembangunan ke dalam program nyata. “Kita tunggu nanti, kita lihat mata anggarannya seperti apa. Kalau memang masih sama, mungkin nanti komentar kita akan berbeda,” pungkasnya.
Pada akhirnya, persoalannya sederhana: pidato bisa menyampaikan visi dalam hitungan menit, tetapi rakyat membutuhkan bukti yang terasa bertahun-tahun.
Sebab kalau pemerintah bilang ekonomi kreatif bakal jadi new engine of growth, tetapi anggarannya justru makin sempit, mesinnya mau dipacu pakai apa, tepuk tangan? (tebe)
