BACAAJA, SEMARANG– Angka prevalensi stunting di Jateng terus menunjukkan tren penurunan. Namun, pekerjaan rumah belum selesai. Disparitas antarwilayah masih cukup lebar sehingga penanganan stunting membutuhkan kerja bersama lintas sektor.
Berdasarkan data triwulan II 2026, prevalensi stunting Jateng berada di angka 9,93 persen. Data tersebut juga menunjukkan masih adanya daerah dengan prevalensi di atas angka rata-rata provinsi, sementara sejumlah daerah lainnya sudah berada di bawah 10 persen.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Diperlukan kerja kolaboratif mulai dari tingkat provinsi hingga desa.
Hal itu disampaikan Luthfi saat menerima audiensi delegasi Sekretariat Wakil Presiden di Kantor Gubernur Jateng, Senin (21/9/2026), menjelang kegiatan konsolidasi teknis percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan stunting regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara (Jabanusa) di Kota Semarang, 22-23 September 2026.
Baca juga: Lawan Stunting dari Hulu, Pemprov Jateng Gandeng BKKBN
Menurut Luthfi, kolaborasi tersebut mencakup pendampingan, pencegahan pernikahan dini, hingga penguatan intervensi terhadap kelompok yang berisiko mengalami stunting.
Ia berharap keterlibatan berbagai pihak terus diperkuat, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bupati/wali kota, pemerintah desa hingga PKK.
“Jateng akan paling depan memerangi stunting. Seluruh kepala daerah di Jateng dituntut untuk menurunkan stunting,” ujar Luthfi. Dikatakan, pencegahan stunting merupakan bagian penting dalam menyiapkan kualitas generasi mendatang. Karena itu, intervensi perlu dilakukan sejak sebelum pernikahan, masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan.
Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Zulfachmi Wahab mengatakan, upaya tersebut telah dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berdasarkan siklus hidup.
Faktor Risiko
Salah satunya dengan mengidentifikasi faktor risiko sejak masa kehamilan dan memberikan pendampingan kepada ibu hamil yang memiliki risiko. “Dari ibu hamil itu kita bisa prediksi risiko stuntingnya, 85 persen stunting itu bisa diketahui sejak kehamilan, intervensinya berlanjut sampai 1.000 hari kehidupan pertama,” katanya. Meski angka rata-rata provinsi sudah 9,93 persen, kondisi antardaerah belum seragam.
Wonosobo tercatat memiliki prevalensi 18,05 persen, disusul Purworejo 16,62 persen, Banjarnegara 16,24 persen, Kabupaten Magelang 15,82 persen, dan Kabupaten Tegal 15,59 persen. Di sisi lain, Kabupaten Demak tercatat berada di angka 2 persen.
“Penurunan stunting di Jateng bervariasi antardaerah dan disparitasnya masih cukup tinggi. Kalau rata-rata prevalensi stunting di Jawa Tengah sudah 9,93 persen,” ujar Zulfachmi.
Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Setwapres, Eddy Cahyono Sugiarto mengatakan, konsolidasi teknis di Semarang merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi penanganan stunting sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Baca juga: Jateng Ngebut Tekan Kemiskinan, Tapi Udah Cukup Belum?
“Salah satu pilar pembangunan SDM ini adalah penanganan stunting. Jadi kita harus siapkan generasi emas Indonesia. Kita ingin pastikan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk menurunkan stunting,” katanya.
Mengacu pada SSGI 2024, prevalensi stunting nasional berada di angka 19,8 persen. Pemerintah kemudian menetapkan target penurunan hingga sekitar 15 persen pada 2029 dalam keterangan yang disampaikan Setwapres.
Eddy juga mengajak berbagai komponen masyarakat, termasuk media, ikut mengambil peran dalam advokasi pencegahan stunting. “Mari kita turunkan stunting untuk memastikan kesiapan SDM unggul. Gubernur Jateng sudah punya komitmen tinggi untuk menurunkan stunting. Kami juga ajak seluruh komponen bangsa termasuk media untuk berperan dalam advokasi pencegahan stunting,” katanya.
Dengan angka provinsi yang sudah satu digit, tantangan Jateng kini bukan sekadar menurunkan rata-rata. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan daerah yang masih tinggi tidak tertinggal terlalu jauh. Sebab, dalam urusan tumbuh kembang anak, angka rata-rata boleh turun, tetapi ketimpangan tetap perlu dicari jalan keluarnya. (tebe)
