BACAAJA, SEMARANG– Penanganan stunting di Jateng memasuki babak baru. Setelah angka prevalensi provinsi turun menjadi 9,93 persen, pemerintah daerah kini diminta tidak bekerja sendiri-sendiri.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mendorong Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang menjadi contoh bagi daerah lain. Dua wilayah tersebut disebut mampu menekan prevalensi stunting hingga sekitar dua persen.
Hal itu disampaikan Luthfi dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel, Kota Semarang, Selasa (22/9/2026).
Berdasarkan data triwulan II 2026, prevalensi stunting Jawa Tengah berada di angka 9,93 persen. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan sejak 2024. Namun, persoalan belum sepenuhnya selesai karena masih terdapat kesenjangan cukup lebar antarwilayah.
Baca juga: Lawan Stunting dari Hulu, Pemprov Jateng Gandeng BKKBN
Beberapa daerah masih mencatat angka prevalensi tinggi. Wonosobo berada di angka 18,05 persen, Purworejo 16,62 persen, Banjarnegara 16,24 persen, Kabupaten Magelang 15,82 persen, dan Kabupaten Tegal 15,59 persen.
Di sisi lain, Demak dan Kabupaten Semarang disebut telah mencapai angka sekitar dua persen. Luthfi meminta organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mempelajari langkah yang telah dilakukan dua daerah tersebut.
Praktik baik itu diharapkan bisa ditiru, disesuaikan, dan diterapkan sesuai kondisi masing-masing wilayah. “Seluruh daerah saya minta agar belajar dengan Demak dan Semarang,” kata Luthfi.
Menurut Luthfi, penanganan stunting membutuhkan kerja bersama secara menyeluruh. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di tangan pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah pusat, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.
Dia menyebut tingginya angka stunting bisa dipengaruhi berbagai faktor. Mulai dari asupan gizi yang kurang, kondisi lingkungan, sanitasi, hingga pola hidup masyarakat.
Karena itu, daerah dengan prevalensi tinggi diminta melakukan pendataan secara valid. Data yang akurat dinilai penting agar program penanganan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan dan dapat dilakukan secara berkelanjutan. “Penanganan stunting harus dilakukan bersama-sama secara komprehensif sesuai kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Stunting Nasional
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden, Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan angka stunting nasional saat ini masih berada di level 19,8 persen.
Pemerintah menargetkan prevalensi tersebut turun menjadi sekitar 14-15 persen pada 2029. Artinya, masih ada pekerjaan besar yang harus dikejar dalam waktu tersisa.
Eddy mengatakan, pengalaman baik dari Demak dan Kabupaten Semarang akan menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain. Replikasi praktik tersebut diharapkan tidak hanya berlangsung di kawasan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, tetapi juga bisa diterapkan di wilayah lain di Indonesia.
“Tadi juga ada good lessons atau pelajaran baik dari dua kabupaten, yang akan kami replika untuk ditiru di daerah lain. Semoga apa yang sudah dilakukan Jawa Tengah ini bisa menjadi trigger atau pemicu daerah lain melakukan langkah serupa,” katanya.
Baca juga: Jateng Ngebut Tekan Kemiskinan, Tapi Udah Cukup Belum?
Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono menambahkan, persoalan stunting di Indonesia masih membutuhkan perhatian serius.
Penanganannya juga akan disinergikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang belum mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD).
Menurut Budi, sinergi tersebut diharapkan membuat program penanganan lebih efektif karena daerah memiliki dukungan untuk menyesuaikan sasaran penerima manfaat dengan tujuan MBG.
Dengan demikian, penanganan stunting tidak berhenti pada penurunan angka di atas kertas. Pemerintah juga perlu memastikan intervensi benar-benar menyentuh keluarga, ibu, dan anak yang membutuhkan.
Sebab, kalau Demak dan Kabupaten Semarang sudah punya resep, daerah lain tinggal belajar. Yang jangan sampai terjadi, angka stunting sibuk dihitung, sementara urusan gizi dan sanitasi masih dibiarkan jalan kaki. (tebe)
