BACAAJA, JAKARTA – Siswa SMA bakal kembali menghadapi pilihan jurusan seperti generasi sebelumnya. Setelah sempat dihapus lewat Kurikulum Merdeka, pemerintah berencana menghidupkan lagi peminatan IPA, IPS, dan Bahasa mulai tahun ajaran 2027/2028,
Kebijakan ini menandai perubahan arah pendidikan menengah. Jika sebelumnya siswa kelas XI dan XII lebih bebas menentukan mata pelajaran sesuai minat dan rencana kuliah, nantinya mereka kembali diarahkan melalui pembagian jurusan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut pengembalian sistem penjurusan diperlukan untuk memperkuat fondasi pengetahuan siswa sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Yang nanti juga akan kami berlakukan mulai tahun pelajaran 2027/2028 adalah dibukanya kembali jurusan,” kata Mu’ti di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Namun, rencana tersebut bukan tanpa catatan. Sistem pembelajaran tanpa jurusan yang diterapkan selama Kurikulum Merdeka sebelumnya ternyata menghadapi sejumlah persoalan ketika dijalankan di sekolah.
Sistem Bebas Memilih Mapel Tak Selalu Berjalan Mulus
Sistem tanpa penjurusan mulai diterapkan pada era Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim melalui Kurikulum Merdeka.
Dalam skema tersebut, siswa kelas XI dan XII diberi kebebasan memilih mata pelajaran berdasarkan minat, bakat, kemampuan, serta rencana pendidikan maupun karier.
Misalnya, siswa yang ingin masuk jurusan teknik bisa mengambil matematika tingkat lanjut dan fisika tanpa harus mengikuti biologi.
Sebaliknya, mereka yang bercita-cita kuliah kedokteran dapat memilih biologi dan kimia tanpa wajib mengambil matematika tingkat lanjut.
Secara konsep, pola tersebut memberikan keleluasaan kepada siswa untuk menyiapkan kebutuhan akademiknya sejak SMA.
Namun, pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kesiapan sekolah, ketersediaan guru, hingga fasilitas pendukung belum sepenuhnya merata.
Pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto menilai sistem pemilihan mata pelajaran berdasarkan rumpun ilmu sebenarnya merupakan konsep ideal.
Hanya saja, ada persoalan mendasar ketika siswa diberi kebebasan menentukan mata pelajaran tanpa pendampingan dan kesiapan sekolah yang memadai.
“Namun, dalam praktiknya di lapangan, sistem ini menghadapi hambatan besar,” kata Totok kepada Kompas.com, Jumat (6/11/2026).
Dia menyoroti kebiasaan sebagian siswa yang memilih mata pelajaran berdasarkan tingkat kesulitannya. Artinya, pelajaran yang dianggap lebih gampang justru menjadi pertimbangan utama, bukan kebutuhan keilmuan untuk mendukung cita-cita mereka.
“Anak didik memilih mapel berdasarkan ‘gampang’-nya, bukan esensi keilmuan untuk mendukung karir sesuai cita-cita mereka,” ujarnya.
Dampaknya, pilihan mata pelajaran siswa berpotensi tidak sejalan dengan program studi yang akan dituju saat kuliah.
Totok juga mengingatkan persoalan fondasi akademik lulusan SMA. Sebagian siswa dinilai belum memiliki bekal matematika dan sains yang cukup karena tidak mengambil mata pelajaran pendukung secara linier dengan bidang studi yang ingin ditekuni.
Jangan Cuma Kembali ke Sistem Lama
Meski melihat sejumlah kelemahan sistem tanpa penjurusan, Totok mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menghidupkan kembali IPA, IPS, dan Bahasa.
Menurutnya, perubahan kebijakan pendidikan harus didasarkan pada evaluasi yang kuat, bukan sekadar keinginan menghapus warisan kebijakan menteri sebelumnya.
“Kebijakan yang mengembalikan sistem penjurusan sebaiknya dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Jangan melakukannya hanya demi menghapus legasi menteri sebelumnya atau nostalgia ke sistem lama yang dianggap lebih pragmatis,” kata Totok.
Dia menilai perubahan arah kebijakan yang terlalu sering justru memperkuat anggapan bahwa setiap pergantian menteri selalu diikuti aturan pendidikan baru.
Padahal, sekolah membutuhkan kepastian agar proses pembelajaran bisa berjalan konsisten.
Totok mengingatkan, dunia pendidikan jangan sampai terus dijadikan laboratorium percobaan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan di kementerian.
“Impresi ganti menteri, ganti peraturan itu jadi makin kuat,” ujarnya.
Perubahan kebijakan yang berulang juga membebani kepala sekolah dan guru. Mereka harus kembali menyesuaikan administrasi, mengikuti pelatihan, hingga mengatur ulang struktur jam mengajar.
Kondisi tersebut berpotensi memicu kelelahan atau burnout di kalangan tenaga pendidik.
Waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas justru tersita untuk mengikuti perubahan aturan.
Siswa dan orangtua pun ikut terdampak. Mereka harus terus beradaptasi dengan pola pembelajaran baru, termasuk menyesuaikan pilihan mata pelajaran dan persyaratan masuk perguruan tinggi.
Tak hanya itu, perubahan kurikulum dalam waktu singkat juga menyulitkan peneliti mengukur dampak kebijakan terhadap kualitas pendidikan dalam jangka panjang.
Padahal, evaluasi semacam itu penting untuk memastikan anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN maupun APBD benar-benar memberikan hasil.
“Kualitas pembelajaran tidak diukur dari seberapa cepat kurikulum berganti, melainkan dari kedalaman proses,” kata Totok, yang juga menjabat Rektor Institut Media Digital Emtek Jakarta.
Menurutnya, kurikulum yang terus berubah dalam rentang tiga hingga lima tahun membuat dampak jangka panjangnya sulit diukur secara valid.
Komisi X DPR Minta Pemerintah Buka Data
Rencana mengembalikan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa juga mendapat perhatian dari Komisi X DPR RI.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan pihaknya belum membahas secara khusus rencana tersebut bersama pemerintah.
Meski begitu, dia menilai setiap perubahan kebijakan pendidikan harus dikaji secara menyeluruh, termasuk alasan pemerintah ingin menghidupkan kembali sistem penjurusan.
Lalu meminta pemerintah membuka hasil evaluasi Kurikulum Merdeka secara transparan. Menurutnya, keputusan mengubah sistem pendidikan harus memiliki dasar akademik dan data yang bisa dipertanggungjawabkan.
Ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi, mulai dari penguasaan kompetensi dasar, kemampuan literasi dan numerasi, penguasaan sains, sosial, dan bahasa, hingga kesiapan siswa memasuki perguruan tinggi.
Pemerintah juga perlu melihat apakah kemampuan lulusan SMA sudah sesuai dengan kebutuhan program studi di perguruan tinggi.
“Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa penguatan penjurusan diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kesiapan akademik siswa, tentu langkah tersebut patut didukung,” kata Lalu kepada Kompas.com, Sabtu (7/11/2026).
Dia menegaskan, pengembalian penjurusan harus memiliki argumentasi akademik yang jelas. Jangan sampai kebijakan baru hanya mengganti sistem lama tanpa menyelesaikan persoalan yang sebelumnya muncul.
Komisi X DPR, lanjut Lalu, akan menggunakan fungsi pengawasannya untuk mencermati kebijakan tersebut.
Sebelum diterapkan, pemerintah diharapkan menjelaskan hasil evaluasi Kurikulum Merdeka, urgensi pengembalian jurusan, rancangan sistem baru, hingga kesiapan sekolah dan tenaga pendidik.
“Kami tentu berkepentingan memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan pendidikan memiliki tujuan yang jelas, tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik,” ujarnya.
Dengan rencana penerapan pada tahun ajaran 2027/2028, pekerjaan rumah pemerintah bukan sekadar mengembalikan nama IPA, IPS, dan Bahasa. Lebih dari itu, sistem baru harus mampu memperkuat kemampuan akademik siswa tanpa kembali membebani sekolah dengan perubahan aturan yang terus berulang. (*)
