BACAAJA, SEMARANG– Keberhasilan Kota Semarang bergabung dalam ASEAN Smart City Network (ASCN) menjadi titik awal bagi Pemerintah Kota Semarang untuk membenahi tata kelola kota berbasis teknologi agar lebih efektif dan terintegrasi.
Hal itu disampaikan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng saat membuka Focus Group Discussion (FGD) II Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) di Ruang Lokakrida Balai Kota Semarang, Jumat (19/6/2026).
Menurut Agustina, status sebagai bagian dari jaringan kota cerdas ASEAN harus dibarengi perubahan nyata dalam pelayanan publik. Ia menilai sudah saatnya berbagai aplikasi layanan milik organisasi perangkat daerah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
“Smart city bukan perlombaan membuat aplikasi sebanyak-banyaknya. Yang paling penting adalah bagaimana data menjadi dasar pengambilan keputusan, teknologi menjadi solusi, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Baca juga: Soal Ketahanan Pangan, Semarang Bawa Solusi ke Panggung Nasional
Ia menegaskan, teknologi tidak akan memiliki arti jika hanya berhenti sebagai etalase digital tanpa digunakan masyarakat. Karena itu, Pemkot Semarang kini mempercepat integrasi berbagai layanan ke dalam satu platform utama, yakni Semarang Dalam Genggaman Saya (SDG’s).
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat diharapkan cukup mengakses satu pintu untuk berbagai kebutuhan layanan pemerintah. “Kalau aplikasinya bagus tetapi tidak dipakai warga, ya manfaatnya tidak ada. Makanya terus kami evaluasi supaya benar-benar mudah digunakan dan membantu masyarakat,” katanya.
Perkuat Sektor Ekonomi
Tak hanya pelayanan publik, konsep smart city juga diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi masyarakat. Melalui platform Waras Ekonomi, Pemkot membantu pelaku UMKM mengurus legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga lebih siap bekerja sama dengan perusahaan maupun investor yang membutuhkan dokumen resmi.
Menurut Agustina, banyak peluang bisnis yang akhirnya gagal bukan karena kualitas produknya kurang baik, melainkan karena pelaku usaha belum memiliki kelengkapan administrasi.
“Teknologi harus mampu menghilangkan hambatan birokrasi. Pemerintah harus hadir supaya UMKM lebih mudah naik kelas,” jelasnya. Ia berharap berbagai masukan dari kalangan akademisi, praktisi, dan anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota dapat menjadi bekal dalam menyusun arah pembangunan smart city yang lebih matang.
Baca juga: Wali Kota Ajak ISEI Semarang Dukung “Waras Ekonomi”
Bagi Agustina, seluruh inovasi digital yang dibangun pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan, yakni menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. “Yang terpenting bukan teknologinya, tetapi manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Di era digital, ukuran kota cerdas bukan lagi siapa yang paling banyak bikin aplikasi. Sebab kalau setiap layanan punya aplikasi sendiri, yang pintar mungkin sistemnya, tapi yang bingung tetap warganya. (tebe)
