BACAAJA, SEMARANG- Pemprov Jateng memastikan pelayanan publik di Kabupaten Pemalang tetap berjalan normal meski Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Untuk menghindari kekosongan kepemimpinan, Pemprov Jateng langsung menunjuk Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang.
Sekda Jateng, Sumarno mengatakan, penunjukan tersebut telah diproses agar roda pemerintahan tidak terganggu. “Insyaallah sudah ditandatangani, karena begitu ditetapkan (tersangka) harus tidak boleh ada kekosongan,” kata Sumarno usai mewakili Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Semarang.
Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya. “Apapun yang terjadi di pemerintah daerah, yang selalu menjadi catatan adalah jangan sampai mengganggu layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: BREAKING NEWS: Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK
Selain menunjuk Plt Bupati, Pemprov juga akan melakukan asesmen terhadap kondisi pemerintahan di Kabupaten Pemalang. Sumarno mengungkapkan, dirinya dijadwalkan bertemu langsung dengan Nurkholes untuk memastikan seluruh program pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.
Ia juga menyoroti kembali pentingnya menjaga integritas bagi seluruh kepala daerah, terutama di tengah masih munculnya kasus korupsi yang menjerat sejumlah pejabat publik.
“Imbauannya tentu saja agar selalu mengedepankan masalah integritas. Integritas itu memang sesuatu yang diungkapkan gampang, tapi pelaksanaannya sulit. Itulah yang harus kita ingatkan terus,” tegasnya.
Pencegahan Korupsi
Menurut Sumarno, selama ini Gubernur secara konsisten menggandeng KPK dalam berbagai kegiatan supervisi dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah kabupaten dan kota memahami titik-titik rawan praktik korupsi sekaligus memperkuat sistem pencegahan. “Pak Gubernur selalu mengajak KPK melakukan supervisi. Tolong teman-teman benar-benar menegakkan hal-hal yang selama ini sering diingatkan, terutama mitigasi risiko pada pengadaan barang dan jasa maupun praktik jual beli jabatan,” katanya.
Baca juga: 5 Bupati Jateng Terjaring OTT KPK, Luthfi: Apa Lagi yang Kurang?
Pemprov berharap kepemimpinan sementara di Kabupaten Pemalang mampu menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan optimal di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.
Pejabat boleh berganti karena tersandung kasus hukum, tetapi pelayanan kepada masyarakat tak boleh ikut “cuti”. Sebab, yang datang ke kantor pemerintah bukan mencari drama politik, melainkan mencari solusi atas kebutuhan sehari-hari. (tebe)
