BACAAJA, SEMARANG– Pemprov Jateng resmi menerapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru mulai 2026. Langkah ini diambil untuk bikin roda pemerintahan muter lebih kencang sekaligus ngegas percepatan pembangunan daerah.
Penataan SOTK ini bukan sekadar ganti papan nama. Ada penggabungan urusan strategis, pembentukan dinas baru, sampai penguatan fungsi perangkat daerah supaya kerja pemerintahan lebih ringkas dan efisien.
Salah satu perubahan paling mencolok adalah lahirnya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf). Tiga urusan yang sebelumnya terpisah kini disatukan dalam satu atap, dengan Hanung Triyono sebagai nahkoda.
Baca juga: 1.049 Pejabat Pemprov Dilantik, Luthfi Gaspol Merit System
Urusan pangan juga ikut disatukan. Pertanian dan peternakan kini digabung dalam Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan yang dipimpin Defransisco Dasilva Tavares. Harapannya, kebijakan sektor ini bisa lebih nyambung dari hulu ke hilir.
Sementara itu, sektor infrastruktur diperkuat lewat konsolidasi fungsi pekerjaan umum dan penataan ruang dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di bawah pimpinan Henggar Budi Anggoro.
Penataan organisasi juga menyentuh dinas-dinas strategis lainnya, seperti Dinas Pendidikan yang kini dipimpin Sadimin, serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga di bawah Muhamad Masrofi.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan, perombakan struktur ini dilakukan untuk mendukung akselerasi program prioritas daerah sekaligus menyesuaikan nomenklatur pemerintah pusat.
“Ini untuk percepatan dan menyesuaikan dengan visi misi pusat. Contohnya, urusan pertanian digabung dengan peternakan,” ujar Luthfi usai melantik 1.049 pejabat di lingkungan Pemprov Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (15/1/2026).
Sistem Merit
Pelantikan tersebut terdiri dari 46 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 380 Pejabat Administrator, dan 623 Pejabat Pengawas. Dalam proses pengisian jabatan, Pemprov Jateng menegaskan tetap konsisten menerapkan sistem merit.
Luthfi juga menyebut, penyesuaian struktur organisasi otomatis diikuti dengan pengaturan kebutuhan kantor dinas. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik bisa cepat adaptasi dan langsung tancap gas meningkatkan pelayanan publik.
“Integritas dan profesionalisme harus dijaga, terutama dalam melayani masyarakat, baik administratif maupun operasional,” tegasnya.
Baca juga: Luthfi Klaim Tak Ada Desa Tertinggal di Jateng
Tak kalah penting, ia mengingatkan bahwa birokrasi yang kuat lahir dari kerja bareng, bukan jalan sendiri-sendiri. Siapa pun pejabat baru harus bisa berkolaborasi, supaya birokrasi kita solid dan berbasis kerja tim,” katanya.
Struktur boleh baru, jabatan boleh bergeser, tapi satu PR tetap sama: jangan cuma geser meja dan papan nama. Yang ditunggu warga sederhana, pelayanan makin cepat, pembangunan makin terasa, dan birokrasi nggak lagi ribet kayak labirin. (tebe)
