BACAAJA, SEMARANG- Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi melantik 1.049 pejabat di lingkungan Pemprov Jateng. Jumlah itu terdiri dari 46 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 380 Pejabat Administrator, dan 623 Pejabat Pengawas.
Pelantikan ini bukan sekadar seremonial tukar kursi, tapi bagian dari penataan organisasi perangkat daerah seiring diterapkannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di Pemprov Jateng. Intinya: mesin birokrasi lagi di-upgrade, bukan dioprek asal jalan.
Baca juga: Pemprov Lanjutkan Skema Honorarium Guru Non-ASN
Luthfi menegaskan, semua proses pengisian jabatan dilakukan pakai sistem merit, tanpa rekayasa. Siapa yang duduk di kursi empuk hari ini, katanya, sudah lolos uji kualifikasi sesuai aturan instansi pembina.
“Bapak dan Ibu yang dilantik ini sudah memenuhi kualifikasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemendagri. Sistem merit yang menentukan, bukan faktor lain. Profesionalisme jadi kuncinya,” ujar Luthfi.
Ia lalu mengibaratkan birokrasi seperti mesin motor. Kalau mau jalan kencang dan mulus, ya butuh bahan bakar yang tepat. “Birokrasi itu mesinnya, dan bahan bakarnya adalah bapak-ibu sekalian,” katanya.
Good Governance
Soal integritas, Luthfi juga nggak pakai basa-basi. Ia menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang bersih dan sehat. “Saya pengin clean and good governance. Kalau ada yang nitip, langsung saya coret. Jangan coba-coba menawar. Hukumnya haram bagi saya,” tegasnya.
Para pejabat baru diminta sadar betul, jabatan bukan tujuan akhir, tapi alat untuk melayani. “Ujungnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Karena birokrasi itu tugasnya melayani,” ujarnya.
Baca juga: Antisipasi PHK Massal Pekerja Honorer, Pemprov Siapkan Skema Alternatif
Dalam arahannya, Luthfi mengingatkan bahwa ukuran sukses birokrasi bukan banyaknya rapat atau tebalnya laporan, tapi minimnya keluhan publik. “Masyarakat itu ndoro (tuan), jenengan (anda) pelayan. Hindari public complain, baik administrasi maupun operasional,” pesannya. Ia menambahkan, ASN adalah garda terdepan pembangunan Jawa Tengah. Karena itu, soliditas dan kerja bareng jadi harga mati.
Jadi, buat yang masih percaya jabatan bisa lewat “jalur belakang”, sepertinya harus update software. Di era Luthfi, yang laku bukan amplop, tapi kompetensi. Mesin birokrasi sudah diisi bensin, tinggal dibuktikan, mau ngebut ke pelayanan publik atau mogok di pinggir jalan. (tebe)
