BACAAJA, JAKARTA– Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak lebih cepat menghadapi ancaman musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang pada 2026.
Menurutnya, langkah antisipasi tidak cukup hanya dengan mendistribusikan air bersih, tetapi juga harus disiapkan strategi jangka panjang agar krisis serupa tidak terus berulang setiap tahun.
“Kekeringan yang semakin meluas saat ini harus segera disiasati dengan langkah-langkah strategis untuk meminimalisasi dampak di berbagai sektor. Apalagi masyarakat di sejumlah daerah sudah mengalami krisis air bersih,” kata Puan di Jakarta, kemarin.
Peringatan itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedikitnya tiga kabupaten di Pulau Jawa sudah mengalami krisis air bersih, yakni Kabupaten Cilacap di Jateng, serta Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor di Jabar.
Baca juga: Kemarau Belum Datang, Alarm El Nino Sudah Bikin Deg-degan Nasional
Akibat kekeringan tersebut, lebih dari 1.600 warga terdampak karena semakin terbatasnya akses terhadap air bersih. Bagi Puan, kondisi ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk tidak lagi mengandalkan langkah-langkah darurat.
Bantuan air bersih memang penting, tetapi akar persoalan juga harus diselesaikan. Ia mendorong pembangunan infrastruktur pengelolaan air di daerah-daerah rawan kekeringan, mulai dari pemanenan air hujan hingga pembangunan sumur resapan sebagai bagian dari mitigasi jangka panjang.
“Untuk daerah-daerah rawan kekeringan, harus ada mitigasi di tingkat hulu dan hilir, seperti memanen air hujan dan membuat sumur resapan,” ujarnya. Tak hanya itu, Puan juga mengingatkan bahwa dampak kemarau tidak berhenti pada persoalan air minum. Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling rentan terdampak karena berkurangnya pasokan air untuk lahan pertanian.
Perkuat Edukasi
Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat edukasi kepada masyarakat, khususnya petani, mengenai langkah-langkah menghadapi musim kering agar produksi pangan tetap terjaga.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama kelompok tani perlu duduk bersama untuk menyusun strategi yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
“Instansi terkait, termasuk Pemda bersama kelompok tani harus duduk bersama untuk berdiskusi mencari pendekatan yang paling tepat karena setiap daerah belum tentu sama tantangannya,” katanya.
Baca juga: Kemarau Panjang Ngintip Jateng, Ada Yang Sampai Sembilan Bulan
Puan juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar seluruh kebijakan menghadapi musim kemarau menggunakan skenario risiko yang sama.
Ia menilai prediksi iklim yang sudah tersedia jauh sebelum puncak musim kemarau merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk bekerja lebih preventif, bukan sekadar reaktif. “Masyarakat perlu diyakinkan bahwa setiap keputusan yang diambil Pemerintah didasarkan pada perencanaan risiko yang matang,” tegasnya.
Kemarau memang tidak bisa dicegah. Tapi krisis air seharusnya bisa diantisipasi. Sebab yang paling mengkhawatirkan bukan ketika hujan tak kunjung turun, melainkan ketika solusi pemerintah selalu datang belakangan. Jangan sampai setiap musim kering yang rutin datang, responsnya juga tetap rutin: panik, kirim tangki, lalu lupa lagi sampai kemarau berikutnya. (tebe)
