BACAAJA, SEMARANG– Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, bersama sejumlah kepala daerah dan jajaran BPS se-Jawa Tengah.
Di provinsi ini, sensus yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 melibatkan 36.891 petugas yang akan turun langsung ke lapangan. Bagi Luthfi, sensus bukan sekadar rutinitas pendataan.
Data yang terkumpul akan menjadi fondasi dalam menyusun arah pembangunan dan membaca kondisi ekonomi daerah secara lebih akurat. “Berikan data semaksimal mungkin kepada teman-teman dari BPS. Karena data akan memberikan fakta,” ujarnya.
Baca juga: Sensus Ekonomi 2026: BPS Ajak Pengusaha Buka Data Tanpa Drama
Ia meminta seluruh kepala daerah hingga aparatur pemerintah ikut menyosialisasikan pentingnya sensus kepada masyarakat. Menurutnya, hasil pendataan akan membantu pemerintah memetakan potensi ekonomi setiap daerah sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
Luthfi juga mengajak pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga usaha rumahan, agar tidak ragu memberikan informasi kepada petugas. Ia memastikan seluruh data masyarakat dijamin kerahasiaannya dan tidak akan disalahgunakan.
Sementara itu, Sonny Harry Budiutomo Harmadi menjelaskan, Jateng memiliki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Saat ini terdapat hampir 5 juta unit usaha di Jateng atau sekitar 25,76 persen dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan 15,25 persen dari total usaha di Indonesia.
“Kalau pendataan di Jateng berjalan baik, berarti kita sudah menyelesaikan sekitar 15 persen kualitas pendataan ekonomi nasional,” jelasnya. Sonny menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 membawa pendekatan baru.
Platform Digital
Tak hanya mendata perusahaan atau pelaku usaha besar, petugas juga akan masuk hingga ke rumah-rumah karena banyak aktivitas ekonomi kini berlangsung dari rumah melalui platform digital. “Orang sekarang jualan lewat media sosial, lewat TikTok. Aktivitas seperti itu tidak terlihat dari luar, sehingga harus didata langsung,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Sensus Ekonomi berbeda dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendataan ini khusus memotret aktivitas ekonomi masyarakat dan sama sekali tidak berkaitan dengan perpajakan.
Di lapangan, salah satu petugas sensus dari Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Anastasia Putri, mengaku sudah mendata sekitar 20 kepala keluarga.
Baca juga: Data Akurat Jadi Dasar Kebijakan, Gubernur Dorong Sinergi Pemda dan Pelaku Usaha Dukung BPS
Menurutnya, tantangan terbesar bukan soal teknis, melainkan membangun kepercayaan masyarakat. Masih ada warga yang ragu memberikan informasi, terutama terkait pendapatan.
Karena itu, sebelum melakukan wawancara, petugas selalu memberikan penjelasan mengenai tujuan sensus dan jaminan kerahasiaan data. Untuk memastikan keamanan, masyarakat juga dapat mengecek identitas petugas melalui surat tugas, surat rekomendasi dari pemerintah daerah, serta rompi resmi yang dikenakan saat bertugas.
Sering kali kita mengeluh kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran. Tapi kalau saat didata malah menutup pintu atau memberi jawaban asal-asalan, jangan heran kalau hasil akhirnya juga ikut “meleset”. Pembangunan yang akurat selalu dimulai dari data yang jujur. (tebe)
