NARAKITA, SEMARANG- Akurasi data statistik menjadi kunci utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Untuk itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong seluruh bupati/wali kota dan pelaku usaha di wilayahnya agar aktif mendukung pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dorongan ini disampaikan Luthfi usai menandatangani nota kesepakatan antara Pemprov Jateng dan BPS RI tentang penyediaan dan pemanfaatan data statistik di Semarang, Jumat (4/7). Ia meminta Sekretaris Daerah segera mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah kabupaten/kota agar membuka akses data yang dibutuhkan BPS.
“Data daerah harus kuat. Jangan ada yang ditutupi. Kalau BPS minta data, kasih apa adanya. Blakotang, kita buka semuanya,” tegas Luthfi.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pelaku usaha dalam mendukung upaya BPS mengumpulkan data ekonomi. Melalui surat edaran tersebut, diharapkan BPS dapat diterima dengan baik, termasuk di lingkungan industri.
Arah Kebijakan
Hal senada disampaikan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. Ia mengapresiasi dukungan Gubernur Jateng dan menyambut baik rencana edaran tersebut, yang tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah, tetapi juga para pelaku usaha.
Amalia mengungkapkan masih banyak pelaku usaha yang enggan memberikan data secara lengkap, bahkan menolak saat petugas BPS datang. Padahal, data yang dikumpulkan sangat penting untuk menyusun indikator pembangunan dan kebijakan ekonomi.
“Semakin baik data yang kami terima, semakin akurat pula kebijakan yang bisa dibuat. Kami pastikan, semua data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan disebarluaskan,” tegasnya.
BPS memastikan bahwa seluruh data perusahaan yang dikumpulkan melalui kuesioner dilindungi sesuai dengan undang-undang perlindungan data pribadi. Upaya ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan yang berbasis pada data valid dan terpercaya. (*)
