DPR Minta Pemerintah Mitigasi Dampak Konflik Israel-Iran

NARAKITA, JAKARTA– DPR RI meminta Pemerintah Repulik Indonesia melakukan mitigasi dampak konflik antara Israel dengan Iran, atas perekonomian negara. Terutama terkait pasokan BBM dalam negeri yang sebagian besar mengandalkan perdagangan minyak dunia. Apalagi jika perang kedua negara tak juga berhenti dan Iran benar-benar menutup Selat Hormuz.
Permintaan itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani kepada awak media seusai Sidang Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025), didampingi Sufmi Dasco Ahmad dan para pimpinan DPR lainnya. Konflik Israel-Iran menuntut kewaspadaan pemerintah untuk mengantisipasi adanya peluang terganggunya ketahanan energi dan stabilitas ekonomi di dalam negeri (Indonesia).
Puan mengingatkan agar kerangka ekonomi (APBN) 2026 berisi sejumlah langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi nasional dan global. Ia pun menyoroti kondisi ekonomi global yang masih dinamis dan penuh ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan geo-ekonomi yang perlu diperhatikan.
“Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” jelas Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan IV itu.
Politisi PDI Perjuangan tersebut berharap, kedua negara yang sedang berperang segera melakukan gencatan senjata, dan segera menyelesaikan persoalan dengan damai. Bagi negara-negara lain, yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan Iran, Puan meminta agar turut berperan mengupayakan perdamaian bagi kedua negara yang sedang bertikai tersebut, bukan malah menyulut perang kedua negara berlanjut.
Kata Puan, yang menjadi korban perang tak lain adalah masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak. “Kami berharap adanya gencatan senjata bagi kedua pihak yang sedang berperang, dan menyelesaikan persoalan dengan damai. Yang paling menjadi korban perang adalah masyaraat sipil, khususnya perempuan dan anak,” pungkasnya.(*)