BACAAJA, SEMARANG – Upaya mengatasi banjir di Semarang tidak cukup hanya dengan memperlebar sungai dan memperbaiki drainase di kawasan hilir. Pemerintah juga perlu menghentikan kerusakan kawasan hulu yang berfungsi menyerap air hujan.
Peneliti Yayasan Amerta Air Indonesia, Eka Handriana, menilai penanganan banjir harus dilakukan dari hulu hingga hilir.
Sebab, pembenahan infrastruktur di kawasan bawah tidak akan maksimal jika daerah resapan air di bagian atas terus mengalami perubahan akibat pembangunan.
Bacaaja: Banjir Semarang Terus Berulang, Akademisi Nilai Mitigasi Belum Maksimal
Bacaaja: Pakar Soroti Arah Pembangunan Kota Semarang: Soal Pesisir hingga Tata Ruang
Eka mencontohkan kondisi di sekitar Sungai Plumbon, Kecamatan Tugu. Beberapa waktu lalu, dia melihat vegetasi dan pepohonan di tepi sungai dipangkas dalam rangka pekerjaan perbaikan sungai.
Menurutnya, pelebaran badan sungai memang bisa menambah kapasitas tampung air. Namun, langkah tersebut juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kecepatan aliran air.
Selain di sekitar Sungai Plumbon, perbaikan juga terlihat pada saluran drainase di jalur Pantura yang mengarah ke kawasan tersebut. Menurut Eka, pekerjaan itu menunjukkan adanya upaya memperkuat infrastruktur di wilayah hilir untuk menampung aliran air dari hulu.
Namun, dia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pembenahan sungai dan saluran air di kawasan yang terdampak banjir.
Eka menyoroti perubahan tutupan lahan di kawasan hulu Sungai Beringin, khususnya wilayah Podorejo. Dia menyebut area yang sebelumnya berupa pepohonan dan kawasan hijau di sekitar Sendang mengalami pembukaan untuk pembangunan perumahan.
Kawasan hulu Beringin juga mencakup wilayah BSB hingga Podorejo. Perubahan penggunaan lahan di kawasan tersebut perlu diperhatikan karena berkaitan dengan kemampuan tanah menyerap air hujan sebelum mengalir ke wilayah bawah.
Menurut Eka, pendekatan penanganan banjir yang hanya berfokus pada dampak berisiko membuat persoalan di hulu terus terabaikan.
“Kalau penyelesaiannya hanya melihat dampak, misalnya karena kemarin banjir di Mangkang atau Plumbon, lalu kesimpulannya badan sungai harus diperbesar dan infrastrukturnya digedein, itu kan dampak,” katanya, Rabu (11/11/2026).
Dia menilai pemerintah perlu memastikan pembangunan di kawasan hulu tidak mengurangi fungsi lingkungan sebagai daerah resapan air.
Eka mengingatkan risiko banjir tetap perlu diwaspadai jika perubahan lahan di kawasan hulu terus berlangsung tanpa pengendalian.
“Kalau hulunya enggak diselesaikan, hulu-hulunya tetap dipangkasi begitu terus, ya dengan intensitas hujan yang sama, mungkin bisa terjadi lagi,” ujarnya. (bae)
