Sekolah Negeri Sepi Peminat, Pengamat: Pergeseran Penduduk Jadi Faktor Utama
BACAAJA, SEMARANG – Pergeseran penduduk disebut menjadi faktor penting dalam fenomena maraknya sekolah dasar kekurangan siswa.
Fenomena sejumlah sekolah negeri di Kota Semarang yang kekurangan peserta didik pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dinilai tidak semata-mata dipicu turunnya angka kelahiran.
Perubahan persebaran penduduk disebut menjadi faktor utama yang menggeser kebutuhan layanan pendidikan.
Bacaaja: SDN Purwoyoso 1 Cuma Terima 3 Murid Baru, MPLS Tetap Dibikin Serasa Pesta
Bacaaja: Dari 22,5 Ribu Lulusan PAUD, Hanya 12 Ribu yang Daftar SD Negeri
Pengamat pendidikan dari PGRI Kota Semarang, Nur Khoiri, mengatakan sekolah-sekolah yang kini sepi peminat umumnya dibangun saat kawasan tersebut masih menjadi pusat permukiman keluarga muda.
Seiring waktu, komposisi penduduk berubah sehingga jumlah anak usia sekolah ikut menurun.
“Kalau saya menduga kuat, penyebab utamanya adalah dinamika demografi,” ujarnya, Sabtu (18/7/2026).
Menurutnya, kawasan seperti Telogosari yang dahulu dipenuhi keluarga muda kini lebih banyak dihuni warga lanjut usia.
Sementara anak-anak mereka telah berkeluarga dan berpindah ke kawasan berkembang seperti Tembalang dan Gunungpati.
“Daerah yang dulu menjadi pusat pertumbuhan penduduk kini didominasi orang tua. Anak-anak mereka sudah tinggal di wilayah lain, sehingga jumlah anak usia sekolah di sekitar sekolah lama terus berkurang. Karena itu, layanan pendidikan juga harus menyesuaikan perubahan demografi,” jelasnya.
Selain faktor persebaran penduduk, Nur Khoiri menilai pola pikir masyarakat juga berubah. Sebagian orang tua kini mulai melirik sekolah swasta yang dinilai menawarkan program pendidikan lebih beragam.
Karena itu, ia menilai sekolah negeri tidak bisa lagi hanya mengandalkan statusnya, tetapi harus terus meningkatkan kualitas layanan, prestasi, dan inovasi agar tetap menjadi pilihan masyarakat.
Di sisi lain, ia mendorong Pemerintah Kota Semarang mengevaluasi persebaran fasilitas pendidikan agar selaras dengan pertumbuhan penduduk.
Menurutnya, pembangunan sekolah baru seharusnya diprioritaskan di kawasan yang mengalami peningkatan jumlah penduduk, sementara sekolah di wilayah yang sudah tidak lagi memiliki banyak anak usia sekolah perlu dikaji kembali.
“Prinsipnya, layanan pemerintah tidak boleh statis, tetapi harus dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar perencanaan agar pembangunan sekolah lebih tepat sasaran dan akses pendidikan negeri tetap merata di kawasan yang terus berkembang. (dul)
