NARAKITA, SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menunjukkan komitmennya terhadap pemerataan akses pendidikan, terutama bagi siswa dari keluarga miskin.
Melalui Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahap II tahun 2025, pemprov membuka peluang baru bagi anak-anak dari latar belakang tidak mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan di jenjang SMA/SMK secara gratis.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Syamsudin Isnaeni, menyatakan bahwa SPMB Tahap II ini dirancang khusus untuk siswa miskin yang belum tertampung di sekolah negeri, dengan memanfaatkan skema Sekolah Kemitraan Swasta.
“Masih banyak anak dari keluarga miskin yang belum mendapatkan bangku di sekolah negeri. Karena itu, Gubernur mendorong model kemitraan dengan sekolah swasta, yang difasilitasi penuh oleh APBD,” ujarnya, Jumat (4/7).
Program ini menyediakan total kuota 5.004 kursi di 139 SMA/SMK swasta di seluruh Jawa Tengah. Hingga akhir pendaftaran tahap pertama, baru sekitar 1.913 siswa dari keluarga miskin yang mendaftar ke sekolah kemitraan ini, sehingga masih tersisa lebih dari 3.000 kursi.
Disekolahkan Gratis
Dalam program ini, siswa dari keluarga miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Jateng prioritas 1 (miskin ekstrem), 2 (sangat miskin), dan 3 (miskin), akan disekolahkan secara gratis.
Bantuan operasional dari pemerintah sebesar Rp2 juta per siswa per tahun akan disalurkan langsung ke sekolah mitra untuk menutup seluruh biaya pendidikan.
“Anak-anak dari DTKS yang masuk di sekolah kemitraan akan mendapat perlakuan sama seperti sekolah negeri. Tidak ada pungutan, termasuk SPP atau biaya pengembangan,” tegas Syamsudin.
SPMB Tahap II ini juga diperuntukkan bagi anak panti dan anak tidak sekolah (ATS) yang sebelumnya telah melakukan verifikasi saat SPMB utama, dengan catatan data mereka telah masuk dalam sistem dan diverifikasi oleh Dinsos Jateng.
Pendaftaran dilakukan secara daring pada 7–9 Juli 2025 melalui laman resmi https://spmb.jatengprov.go.id. Tahap sosialisasi dan optimalisasi berlangsung pada 4–6 Juli, daftar ulang dijadwalkan pada 11 Juli, dan tahun ajaran baru dimulai 14 Juli 2025.
Langkah ini diharapkan mampu menghapus hambatan biaya pendidikan bagi siswa miskin serta memperluas kesempatan mereka untuk mengakses pendidikan menengah yang layak dan berkualitas. (*)
