BACAAJA, SEMARANG – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi diprediksi bakal ngaruh ke banyak sektor. Nggak cuma biaya transportasi yang ikut naik, harga kebutuhan pokok juga berpotensi terdampak.
Karena itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, meminta pemerintah daerah nggak tinggal diam dan segera menyiapkan langkah antisipasi agar laju inflasi tetap terkendali.
Menurut Saleh, kenaikan harga BBM hampir selalu memicu efek berantai. Ketika ongkos transportasi naik, biaya distribusi barang biasanya ikut terdorong. Ujung-ujungnya, harga barang di pasar bisa ikut merangkak naik.
Bacaaja: Tekan Inflasi, Luthfi Dorong Toko TPID dan Kuatkan Rantai Pangan Lokal
Bacaaja: Akademisi SCU: Subsidi BBM Lebih Tepat untuk Transportasi Umum
“Kenaikan harga BBM perlu diantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat agar tidak memicu lonjakan harga barang dan menambah beban masyarakat,” ujar Saleh di Semarang.
Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan tarif baru BBM non-subsidi yang berlaku mulai 10 Juni 2026.
Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green 95 (RON 95) kini dibanderol Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter.
Buat Saleh, yang perlu diwaspadai bukan cuma harga BBM itu sendiri, tapi efek domino yang bisa muncul setelahnya.
“Kita harus mewaspadai efek berantai dari kenaikan BBM, terutama terhadap harga bahan pangan dan kebutuhan pokok yang sangat dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia pun mendorong pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota buat lebih rajin memantau perkembangan harga di pasar. Selain itu, ketersediaan stok kebutuhan pokok juga harus dipastikan tetap aman supaya nggak memicu gejolak harga.
Menurut Saleh, langkah-langkah stabilisasi harga sebaiknya sudah disiapkan dari sekarang. Mulai dari operasi pasar, pasar murah, hingga memperkuat distribusi komoditas strategis agar kenaikan harga bisa ditekan.
“Intervensi pemerintah harus dilakukan secara cepat dan terukur sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Politikus itu juga meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Jawa Tengah lebih aktif berkoordinasi untuk memantau perkembangan harga dalam beberapa bulan ke depan.
Soalnya, kalau inflasi sampai melambung, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah biasanya jadi pihak yang paling dulu merasakan dampaknya.
“Jangan sampai kenaikan BBM diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Pemerintah daerah harus hadir untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” pungkasnya.
Singkatnya, BBM memang sudah terlanjur naik. Tapi yang sekarang jadi pekerjaan rumah pemerintah daerah adalah memastikan kenaikan itu nggak ikut menyeret harga kebutuhan sehari-hari sampai bikin kantong masyarakat makin tertekan. (*)
