BACAAJA, SEMARANG – Kenaikan harga BBM dinilai menjadi tanda kalau kondisi anggaran negara sedang tidak baik-baik saja, di tengah nilai tukar rupiah yang masih melemah.
Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Undip, FX Sugiyanto, bahkan menyebut APBN saat ini berada di bawah tekanan yang sangat berat.
Menurutnya, besarnya beban subsidi membuat pemerintah nyaris tak punya banyak pilihan selain melakukan penyesuaian harga BBM. Langkah itu diambil agar beban anggaran tidak semakin membengkak.
Bacaaja: Siasat Perajin Tempe agar Harga Tak Naik di Tengah Himpitan Lesunya Rupiah
Bacaaja: Resmi! Pertamax Ikut Melambung Tinggi, Jadi Rp16.250 dari Sebelumnya Rp12.300
“Itu artinya sebenarnya APBN-nya hampir jebol kan itu. Nah, APBN-nya hampir jebol, tapi demi pengamanan, yang full subsidi seperti premium enggak dinaikkan,” kata Sugiyanto saat diwawancarai via telepon, Kamis (11/6/2026).
Ia menilai keputusan tersebut memang terpaksa dilakukan. Pemerintah memilih menjaga BBM bersubsidi tetap murah, sementara penyesuaian dilakukan pada BBM nonsubsidi untuk mengurangi tekanan terhadap APBN.
Mulai 10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Pertamax Green juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar masih Rp6.800 per liter.
Meski begitu, FX mengingatkan dampak kebijakan itu bakal langsung terasa di masyarakat. Ongkos distribusi dan biaya produksi berpotensi ikut naik sehingga memicu kenaikan harga berbagai barang.
“Nanti akan memicu inflasi. Cilakanya pada saat yang sama dolar kita juga sedang mengalami kenaikan, rupiah mengalami ketidakstabilan yang parah. Jadi kelihatannya perekonomian agak berat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap belanja pemerintah. Menurutnya, pengeluaran negara harus lebih terukur dan disusun dengan perencanaan yang matang agar tekanan terhadap APBN tidak terus membesar.
FX menyebut sejumlah program yang sudah ramai dibahas publik, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), layak dievaluasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki kesehatan fiskal negara. (bae)
