BACAAJA, SEMARANG- Komisi VIII DPR RI memuji respons cepat Pemprov Jateng dalam menangani bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir hingga tanah longsor yang melanda sejumlah daerah.
Selain pemerintah daerah yang dinilai sigap, DPR juga menyoroti kuatnya budaya gotong royong warga Jateng yang ikut berperan besar menekan dampak bencana.
“Saya menerima banyak laporan dari warga Jateng. Mereka mengapresiasi karena penanganan bencana dilakukan dengan sat-set dan gercep,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jateng, Kamis (22/1/2026).
Baca juga: Nestapa Warga Pati: Sudah 2 Minggu Kebanjiran, Eh Bupatinya Ditangkap KPK
Atalia menegaskan, kesiapsiagaan bencana harus terus diperkuat. Mengingat kebencanaan di Indonesia, terutama di Jateng sudah seperti agenda rutin tahunan. “Kebencanaan ini sudah seperti kejadian tahunan. Harusnya masyarakat dan pemerintah sudah paham dan siap. Maka semangat tangguh bencana harus terus digaungkan,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Atalia bersama rombongan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid turut menyalurkan bantuan senilai Rp1,94 miliar. Bantuan itu berupa paket makanan siap saji, tenda, kasur, selimut, hingga family kit untuk mendukung penanganan bencana di Jateng.
Tak hanya itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyerahkan satu unit mobil rescue senilai Rp695 juta kepada BPBD Provinsi Jateng untuk memperkuat operasional di lapangan.
Sampaikan Apresiasi
Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan DPR RI serta pemerintah pusat terhadap upaya penanggulangan bencana di daerahnya. “Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan,” kata Taj Yasin.
Ia menjelaskan, Jawa Tengah masuk kategori wilayah dengan risiko bencana sedang, dengan sedikitnya 14 potensi ancaman bencana, mulai dari hidrologi, geologi, hingga nonalam. Tak heran jika Jateng kerap dijuluki sebagai “mal kebencanaan”.
Karena itu, Pemprov Jateng terus menaikkan anggaran penanggulangan bencana dalam tiga tahun terakhir. Dari Rp18,4 miliar pada 2024, naik menjadi Rp19 miliar di 2025, dan kembali naik menjadi Rp20,4 miliar pada 2026.
Meski begitu, Taj Yasin mengakui anggaran tersebut masih jauh dari kata cukup. Ia mencontohkan, penanganan longsor di satu titik di Kabupaten Kudus saja bisa menghabiskan biaya hingga Rp10 miliar. Kondisi serupa juga terjadi di Jepara serta wilayah Kabupaten dan Kota Pekalongan yang membutuhkan anggaran besar untuk pemulihan infrastruktur.
Baca juga: Banjir Kepung Pekalongan, Wagub Soroti Penanganan Berlapis
Sebagai catatan, BPBD Provinsi Jawa Tengah mencatat, sepanjang 1-18 Januari 2026 telah terjadi sedikitnya 30 kejadian bencana. Rinciannya, 16 banjir, enam tanah longsor, tujuh cuaca ekstrem, dan satu kebakaran.
Di Jateng, bencana memang langganan. Tapi setidaknya, responsnya nggak ikut telat, karena bencana alam boleh datang mendadak, tapi pemerintahnya wajib selalu siap. (tebe)
