BACAAJA, SEMARANG – Bella Puspita Sari mencoba membuka jalan baru untuk lepas dari hukuman. Ia mengajukan peninjauan kembali (PK) dengan harapan bisa bebas dari kasus yang menjeratnya.
Bagi Bella, ini bukan sekadar upaya hukum biasa. Ia meyakini ada yang keliru sejak awal, terutama pada dasar pembuktian yang digunakan di persidangan sebelumnya.
Penasihat hukumnya, Rayhan Abdillah, menegaskan fokus utama PK ada pada pembuktian baru. Mereka ingin menunjukkan bahwa dasar perkara selama ini bermasalah.
Bacaaja: Ratapan Tangis Bella Pecah di Penjara, Tak Kuasa Tahan Rindu kepada Anak Bayinya
Bacaaja: Kisah Pilu Bella, Audit Janggal Antarkan Dia ke Penjara dan Dipaksa Pisah dari Bayinya
Menurut Rayhan, audit investigatif yang dipakai dalam perkara Bella tidak memenuhi syarat hukum. Baik dari sisi formil maupun materil.
Hal itu yang kemudian menjadi pintu masuk dalam PK. Tim hukum menilai, jika audit tersebut dinyatakan tidak sah, maka seluruh konstruksi perkara bisa runtuh.
“Harapan kami tentu (Bella) bebas ataupun jika mungkin hakim berpendapat lain, kami meminta untuk pengurangan hukuman,” lanjutnya, Senin (4/5/2026).
Untuk menguatkan dalil itu, tim hukum menyiapkan sejumlah bukti baru. Mulai dari keterangan ahli akuntan publik hingga mantan auditor BPKP.
Mereka juga membawa saksi dan dokumen tambahan. Termasuk bukti yang disebut bisa menguji validitas audit yang selama ini dijadikan dasar perkara.
Rayhan menyebut, seluruh bukti itu akan dihadirkan dalam sidang lanjutan. Ia optimistis novum yang diajukan bisa mengubah arah putusan.
Sidang perdana PK sendiri mulai digelar di Pengadilan Negeri Semarang, Senin (4/5/2026). Bella hadir langsung sebagai pemohon.
Agenda sidang masih sebatas pemeriksaan identitas. Ketua Majelis Hakim, Asyrotun Mugiasi, memastikan data Bella sesuai dengan berkas. Hakim juga sempat menanyakan langsung kepada Bella.
Dalam sidang itu, hakim turut mengingatkan semua pihak. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas selama proses berjalan.
“Kami berkomitmen mengadili perkara ini secara berintegritas, jadi tidak boleh siapapun menghubungi majelis,” tegasnya.
Pihak pemohon memilih agar memori PK dianggap telah dibacakan. Sementara jaksa penuntut umum meminta waktu untuk menyusun tanggapan. Sidang akan dilanjutkan pada 11 Mei 2026. (bae)
