BACAAJA, JAKARTA – Pemerintah nyediain Rp 60 triliun untuk penanganan pascabencana di Sumatera.
Kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, duit itu dari pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya bilang, duit segede itu berasal dari hasil efisiensi belanja kementerian dan lembaga.
Bacaaja: Pembungkaman Pers di Tengah Bencana Aceh, Kolonel TNI Paksa Hapus Rekaman Liputan
Bacaaja: Bendera Bulan Bintang Berkibar di Tengah Bencana Aceh, Luapan Rasa Kecewa?
Ini yang bikin kejutan: setelah disisir, ternyata dipenuhi program dan rapat yang dinilai tidak jelas urgensi dan manfaatnya.
Uang itulah yang sekarang mau dipakai buat pemulihan banjir dan longsor di Sumatera.
“Kami sisir semua program kementerian/lembaga. Ternyata masih banyak program dan rapat nggak jelas,” kata Purbaya di Istana, Senin (15/12/2025).
Membuka topeng lama
Di satu sisi, ini kabar baik. Negara akhirnya move on dari rapat yang hasilnya cuma notulen.
Tapi di sisi lain, publik wajar mikir: kalau Rp 60 triliun bisa dikumpulin segampang itu, selama ini APBN ke mana aja?
Efisiensi kok baru serius setelah bencana datang.
Padahal banjir dan longsor di Sumatera bukan kejutan—dari krisis iklim sampai deforestasi, alarmnya udah bunyi lama.
Pemerintah bilang: BNPB minta Rp1,6 triliun buat tahun ini. Tambahan Rp1,3 triliun disiapin buat tahun depan
Daerah terdampak bakal dikasih relaksasi anggaran.
Sementara itu, total kebutuhan pemulihan versi Kementerian PU dan BNPB tembus Rp 51,82 triliun.
Rinciannya:
- Aceh: Rp25,41 triliun
- Sumut: Rp12,88 triliun
- Sumbar: Rp13,52 triliun
Angkanya gede, tapi luka warga di lapangan jelas lebih gede.
Polanya gak berubah
Setiap bencana datang, negara selalu bilang: tenang, anggaran ada. Tapi yang jarang dibahas: kenapa selalu nunggu rusak dulu baru gerak?
Kalau duit dari “rapat nggak jelas” bisa diselamatin sekarang, harusnya bisa juga dipakai sejak awal buat:
- jaga hutan
- perbaiki tata ruang
- cegah banjir
- bukan cuma bangun ulang setelah semuanya hancur
Eksekusi di lapangan perlu diawasi
Purbaya bilang, “nggak ada masalah untuk rehabilitasi bencana.” Kalimat yang sering kita dengar, tapi realisasinya sering bikin warga harus nunggu lama.
Di titik ini, Rp60 triliun bukan soal angka, tapi soal keberpihakan. Apakah benar turun ke warga terdampak, atau malah nyasar lagi ke skema yang “nggak jelas” versi baru.
Bencana ini jadi pengingat pahit: duit negara bisa dicari kalau mau. Pertanyaannya, mau dari awal atau nunggu korban dulu? (*)
