BACAAJA, JAKARTA – Beberapa minggu terakhir, suasana di sejumlah SPBU milik Pertamina mulai terasa berbeda. Antrean kendaraan makin panjang, sementara papan bertuliskan “Pertalite Habis” mendadak sering muncul bahkan sebelum malam datang. Banyak pengendara yang awalnya santai isi bensin kini harus muter ke SPBU lain cuma buat cari BBM subsidi yang biasanya gampang ditemukan.
Fenomena langkanya Pertalite ini langsung bikin banyak spekulasi bermunculan di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang mulai menduga kalau kondisi tersebut jadi sinyal awal penghapusan Pertalite secara perlahan. Dugaan itu makin ramai dibicarakan karena kejadian stok kosong tidak hanya terjadi di satu daerah, tapi mulai terasa di berbagai kota besar sampai wilayah penyangga.
Bagi sebagian orang, kondisi ini bukan sekadar soal antre bensin lebih lama. Banyak pengendara motor harian mengaku pengeluaran mereka ikut naik karena terpaksa beli Pertamax yang harganya lebih mahal. Situasi itu cukup terasa buat pekerja informal, kurir, ojek online, sampai pelaku UMKM yang tiap hari bergantung pada kendaraan untuk mencari penghasilan.
Beberapa warga bahkan mengaku pengeluaran harian mereka mendadak membengkak hanya karena biaya bahan bakar naik. Biasanya uang bensin cukup untuk beberapa hari, sekarang harus keluar tambahan biaya lebih besar karena pilihan BBM subsidi di SPBU sering kosong mendadak.
Di sisi lain, kemunculan SPBU Pertamina Signature juga ikut jadi bahan obrolan publik. SPBU jenis ini memang lebih fokus menyediakan bahan bakar berkualitas tinggi untuk kendaraan modern dengan emisi lebih rendah. Karena itu, sebagian masyarakat merasa akses terhadap BBM subsidi makin terbatas dibanding beberapa tahun lalu.
Pengamat kebijakan publik sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, Agus Pambagio, menilai persoalan Pertalite bukan cuma urusan distribusi biasa. Menurutnya, pemerintah memang sejak lama punya arah kebijakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM subsidi karena beban anggaran negara terus membesar.
Agus menyebut subsidi energi saat ini makin berat ditanggung negara, apalagi di tengah situasi ekonomi global yang tidak stabil. Harga minyak dunia yang naik turun serta kebutuhan impor bahan bakar membuat pemerintah harus memikirkan ulang skema subsidi dalam jangka panjang.
Menurutnya, cepat atau lambat masyarakat memang akan diarahkan menggunakan BBM dengan kualitas lebih tinggi. Selain dianggap lebih ramah lingkungan, bahan bakar beroktan lebih tinggi juga dinilai lebih cocok untuk kendaraan keluaran terbaru yang teknologinya makin modern.
Wacana ini sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah sejak beberapa tahun terakhir memang terus mendorong penerapan standar emisi Euro 4 demi menekan polusi udara, terutama di kota-kota besar. Dalam standar tersebut, kualitas bahan bakar jadi salah satu faktor penting yang ikut diperhatikan.
Pertalite dengan RON 90 dianggap belum sepenuhnya ideal untuk mendukung standar emisi yang lebih ketat. Karena itu, kendaraan modern disebut lebih cocok memakai BBM minimal RON 92 seperti Pertamax agar pembakaran mesin lebih optimal dan emisi gas buang lebih rendah.
Agus juga menjelaskan bahwa penggunaan bahan bakar beroktan rendah pada mesin generasi baru bisa membuat emisi lebih tinggi dan performa kendaraan kurang maksimal. Itulah sebabnya arah kebijakan energi perlahan mulai bergeser ke bahan bakar yang kualitasnya lebih tinggi.
Meski begitu, pemerintah maupun Pertamina beberapa kali sudah menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi soal penghapusan Pertalite dalam waktu dekat. Pernyataan itu disampaikan untuk meredam kekhawatiran masyarakat yang mulai resah karena stok di lapangan sering kosong.
Pihak Pertamina sendiri memastikan distribusi Pertalite masih berjalan sesuai kuota yang sudah ditetapkan pemerintah. Mereka menyebut kondisi kelangkaan lebih dipengaruhi tingginya konsumsi masyarakat di sejumlah wilayah serta pola distribusi yang sedang diatur ulang.
Namun di lapangan, banyak warga tetap merasa situasinya berbeda dibanding biasanya. Tidak sedikit pengendara yang kini memilih isi bensin lebih awal karena khawatir stok Pertalite mendadak habis saat dibutuhkan. Kebiasaan baru itu malah membuat antrean di beberapa SPBU makin panjang.
Buat masyarakat kelas menengah ke bawah, perubahan kecil soal harga BBM bisa langsung terasa dampaknya ke kebutuhan harian. Ongkos kerja naik, biaya distribusi barang ikut terdorong, sampai pengeluaran rumah tangga jadi lebih ketat dibanding biasanya.
Kondisi ini juga memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha kecil. Banyak UMKM yang mengandalkan kendaraan untuk operasional harian mulai menghitung ulang biaya produksi mereka. Jika penggunaan Pertamax jadi lebih sering, otomatis ada tambahan pengeluaran yang tidak sedikit.
Di media sosial, topik Pertalite langka juga ramai diperbincangkan. Ada yang mengeluh karena harus antre panjang, ada pula yang curiga pemerintah sedang mengurangi distribusi secara perlahan. Meski begitu, sebagian masyarakat mencoba tetap tenang sambil menunggu kepastian resmi dari pemerintah.
Pengamat menilai pemerintah memang berada di posisi yang tidak mudah. Di satu sisi subsidi BBM terus membebani anggaran negara, tapi di sisi lain masyarakat masih sangat bergantung pada bahan bakar murah untuk aktivitas sehari-hari.
Karena itu, jika nantinya ada perubahan kebijakan soal Pertalite, prosesnya diperkirakan tidak akan dilakukan secara mendadak. Pemerintah disebut bakal mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar dampaknya tidak terlalu berat.
Untuk saat ini, Pertalite memang masih tersedia dan tetap menjadi bagian dari BBM subsidi nasional. Hanya saja, fenomena stok kosong di sejumlah daerah mulai membuat publik bertanya-tanya apakah masa depan Pertalite benar-benar akan berubah dalam beberapa tahun ke depan.
Di tengah antrean kendaraan dan papan “Pertalite Habis” yang makin sering terlihat, satu hal yang mulai terasa jelas adalah isu BBM subsidi kini bukan lagi sekadar urusan isi tangki kendaraan. Buat banyak orang, ini sudah menyangkut biaya hidup sehari-hari yang makin sensitif di tengah kondisi ekonomi yang belum benar-benar stabil. (*)
