BACAAJA, SEMARANG- Pemprov Jateng resmi menetapkan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK 2026. UMP Jateng ditetapkan sebesar Rp 2,3 juta, sementara UMK tertinggi masih dipegang Kota Semarang dengan angka Rp 3,7 juta.
Untuk UMSK, hanya berlaku di 33 sektor pada lima daerah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Cilacap, dan Tegal. Kabupaten Jepara resmi keluar dari daftar UMSK. Alih-alih disambut lega, keputusan ini justru memicu kekecewaan dari dua kubu sekaligus: buruh dan pengusaha.
Dari sisi buruh, Ketua FSPIP Jateng sekaligus anggota Dewan Pengupahan Provinsi, Karmanto, mengakui penetapan UMP sudah sesuai rekomendasi. Namun masalah besar justru ada di UMSK.
“Kalau UMP sesuai kesepakatan, tidak ada perubahan. Tapi UMSK ini yang bikin kami kecewa,” kata Karmanto, Rabu (24/12/2025).Ia menilai penghapusan sejumlah sektor UMSK sebagai bentuk kemunduran perlindungan upah. Bahkan di Jepara, seluruh sektor UMSK dihapus total.
Baca juga: Apindo Jateng Kecewa UMP 2026 Naik Tinggi, Bikin Pengusaha Megap-megap
“Sektor unggulan seperti garmen, konveksi, pakaian jadi di Kota Semarang malah hilang. Furniture juga tidak masuk. Padahal sebelumnya ada,” ujarnya.
Menurut Karmanto, sektor-sektor tersebut punya kontribusi besar terhadap PDRB, industri ekspor, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tanpa UMSK, buruh dinilai makin sulit mengejar standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Upah kita ini belum 100 persen KHL. Kalau begini terus, daya beli bisa melemah karena buruh akan lebih banyak menahan pengeluaran,” katanya.
Pengusaha Kecewa
Sementara itu, dari sisi pengusaha, nada kekecewaan datang dengan alasan berbeda. Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi, menyoroti keputusan gubernur yang menggunakan alpha 0,9 dalam formula kenaikan upah.
“Alpha 0,9 itu paling tinggi. Seolah-olah kontribusi pengusaha tidak diperhitungkan. Harapan kami sebenarnya di 0,7,” ucap Frans.
Ia juga menyinggung kondisi global yang belum stabil, mulai dari geopolitik, nilai tukar, hingga potensi kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang dinilai memberatkan dunia usaha.
“Kita ini belum baik-baik saja. Dunia juga belum stabil. Semua itu jadi pertimbangan pengusaha,” tambahnya. Frans mengingatkan, Jateng sedang gencar menarik investasi padat karya. Kenaikan upah yang terlalu tinggi dikhawatirkan justru membuat investor berpikir ulang.
Baca juga: Lumayan, UMP Jateng Naik 7,28 Persen jadi Rp2,3 Juta
Menariknya, berbeda dengan buruh, Apindo justru setuju dengan penghapusan UMSK di sejumlah daerah. “UMSK itu harus dikaji ketat. Tidak semua sektor bisa masuk. Jepara sudah betul, daerah lain sebaiknya mengikuti,” tegasnya.
Upah minimum naik, tapi rasa puas tetap di bawah garis. Buruh merasa belum layak hidup, pengusaha merasa belum layak bernapas lega. Di tengah tarik-menarik ini, yang pasti cuma satu: angka sudah ditetapkan, keluhan masih berjalan. Tahun berganti, debat soal upah pun tetap abadi. (tebe)
