BACAAJA, JAKARTA — Drama pasar modal belum kelar. Meski Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman dan sejumlah pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah pilih angkat kaki, DPR bilang itu belum otomatis bikin investor balik percaya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, pengunduran diri para petinggi pasar modal bukan jurus sakti buat nyembuhin luka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang rontok dua hari beruntun.
“Kalau cuma mundur aja, itu belum cukup buat bangun lagi kepercayaan investor. Yang dibutuhin sekarang adalah pembenahan kebijakan yang selama ini masih bolong,” kata Said, Jumat (30/1/2026).
Bacaaja: Breaking News! Dirut BEI Mundur setelah IHSG Rontok: Bentuk Tanggung Jawab
Bacaaja: IHSG Rontok! Dua Hari Berturut Kena Trading Halt, Ekonomi Indonesia Bakal Ambruk?
Menurut Said, setelah IHSG jungkir balik, yang paling urgent justru reformasi aturan. OJK sebagai regulator pasar modal diminta nggak cuma ganti orang, tapi juga total berbenah dari hulu ke hilir.
Salah satu yang disorot tajam adalah soal kebijakan free float. “OJK harus serius ngebut perbaikan, terutama soal free float. Ini krusial,” tegas politikus PDIP itu.
Meski begitu, Said tetap ngasih kredit poin buat para pimpinan pasar modal yang memilih mundur. Menurutnya, langkah itu nunjukin masih ada integritas dan rasa tanggung jawab, sesuatu yang makin langka di ruang publik.
“Ini bentuk pertanggungjawaban etik yang patut diapresiasi. Keteladanan kayak gini jarang kejadian. Harapannya, ini bisa jadi sinyal positif buat bursa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said mengungkapkan Komisi XI DPR RI sebelumnya sudah rapat bareng OJK dan jajaran BEI pada 3 Desember 2025.
Dari situ, disepakati arah perbaikan kebijakan free float agar pasar saham lebih likuid, transparan, minim manipulasi, dan makin dipercaya investor.
Perbaikan free float juga diminta dilakukan bertahap, terukur, dan nggak asal gebrak—tetap jaga kepentingan nasional dan stabilitas sistem keuangan, sambil memperkuat investor domestik lewat insentif dan pengawasan ketat.
“Kesepakatan ini yang bakal kami kawal terus ke depan,” kata Said.
Soal kursi kosong di OJK pasca pengunduran diri Mahendra Siregar dan Inarno Djajadi, DPR memastikan bakal segera dibahas sesuai aturan main Undang-Undang OJK.
“Pengisiannya nanti kami bahas di Komisi XI, sesuai UU yang berlaku,” tutupnya.
Sebelumnya, pasar saham Indonesia diguncang tekanan berat. Pada Jumat pagi (30/1/2026), Dirut BEI Iman Rachman lebih dulu menyatakan mundur.
Selang beberapa jam, tiga pimpinan OJK ikut menyusul: Mahendra Siregar, Inarno Djajadi, dan I.B. Aditya Jayaantara. Mahendra menyebut langkah itu sebagai bentuk tanggung jawab moral atas tekanan besar yang melanda pasar saham domestik.
Singkatnya, rombongan pimpinan BEI dan OJK sudah mundur, tapi PR pasar modal masih numpuk. (*)
