BACAAJA, SEMARANG – Wacana pilkada dipilih lewat DPRD masih ramai dibahas. Sejumlah partai politik mulai terbuka mendukung ide ini. Tapi dari kampus, kritik keras justru datang.
Pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Muchamad Yuliyanto, menilai dukungan parpol terhadap pilkada DPRD sebagai langkah yang memangkas kedaulatan rakyat. Menurutnya, ini berpotensi jadi kemunduran demokrasi.
Yuliyanto yang mengajar komunikasi politik di FISIP Undip menyebut Indonesia selama ini dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Salah satu cirinya jelas, rakyat memilih pemimpinnya secara langsung.
Bacaaja: Ganjar Tegesin PDIP Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD: Sudah Benar Pilih Langsung Aja!
Bacaaja: Wacana Pilkada lewat DPRD Diprotes Keras, tapi Partai Macam Gerindra Bodo Amat, Mengapa?
Pemilihan kepala daerah dari bupati, wali kota, gubernur sampai presiden dilakukan langsung oleh rakyat. Itu yang membedakan Indonesia dengan negara yang demokrasinya setengah jalan.
Ia mencontohkan Amerika Serikat dan India. Dua negara demokrasi besar itu tetap mempertahankan pemilihan langsung, baik di level lokal maupun nasional.
Kalau pilkada dikembalikan ke DPRD, Yuliyanto menilai dampaknya tak main-main. Indeks demokrasi Indonesia bisa turun.
“Karena daulat rakyat yang paling riil itu dipotong,” katanya, Kamis (15/1/2026).
Menurutnya, hak memilih langsung adalah wujud demokrasi politik yang paling nyata. Rakyat terlibat langsung menentukan siapa yang akan memimpin dan bertanggung jawab pada mereka.
Soal aturan, Yuliyanto mengakui pilkada lewat DPRD memang memungkinkan. UUD 1945 hanya menyebut pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Di situ ada dua tafsir yang sama-sama sah.
Dipilih DPRD sah, karena DPRD adalah wakil rakyat. Dipilih langsung juga sah, karena sudah dipraktikkan lebih dari dua dekade. Masalahnya bukan legalitas, tapi dampaknya.
Ia menilai pilkada langsung selama ini relatif aman. Konflik memang pernah muncul, tapi tidak dominan dan tidak sampai merusak integrasi nasional.
Alasan efisiensi yang sering dipakai parpol juga dianggap terlalu menyederhanakan masalah. Murah, efektif, dan simpel dari sisi anggaran, tapi mengorbankan nilai besar demokrasi.
Menurut Yuliyanto, penghematan anggaran tidak sebanding dengan hilangnya hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri. Apalagi tujuan pilkada adalah memilih kepala daerah yang bisa menyejahterakan warga.
Sebagai pengelola LPSI Semarang yang fokus pada dinamika demokrasi dan politik lokal, Yuliyanto menegaskan wacana ini perlu dikaji lebih dalam. Efisiensi penting, tapi jangan sampai demokrasi yang dikorbankan.
Ia menutup dengan penekanan sederhana. Kalau ingin tetap disebut negara demokrasi besar, ruang partisipasi rakyat harus tetap dijaga, bukan dipersempit. (bae)
