BACAAJA, SEMARANG- Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan, penanganan banjir dan genangan di Kota Semarang harus dilakukan lewat kolaborasi lintas kewenangan.
Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, sampai pemerintah kota disebut harus bergerak bareng karena sistem aliran air di Semarang saling terhubung dari kawasan atas sampai pesisir.
Pernyataan itu kembali ditekankan usai banjir bandang menerjang kawasan Ngaliyan dan Tugu pada Jumat, (15/5/2026). “Penanganan banjir dan genangan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Sungai, drainase primer, sekunder, sampai drainase lingkungan semuanya saling berkaitan sehingga harus ditangani bersama-sama,” ujar Agustina.
Menurutnya, banjir bandang di Ngaliyan dipicu hujan ekstrem dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan Semarang atas sejak Jumat petang. Debit air dari wilayah perbukitan meningkat drastis lalu mengalir ke Sungai Silandak hingga akhirnya meluap ke permukiman warga.
Baca juga: Banjir Ngaliyan-Tugu, Peneliti Amerta: Kota Salah Ditata
“Air kiriman dari kawasan hulu menyebabkan volume Sungai Silandak melampaui kapasitasnya sehingga meluap ke permukiman warga,” katanya. Genangan di sejumlah titik bahkan mencapai sekitar satu sampai dua meter. Arus deras membawa lumpur sekaligus merusak sejumlah infrastruktur lingkungan, termasuk ruas jalan kampung di kawasan Purwoyoso, Jalan Sriyatno.
“Luapan air yang sangat deras membawa lumpur dan material lainnya sehingga menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur lingkungan,” jelasnya. Agustina lantas menyebut, ada banyak faktor yang membuat banjir di Semarang makin kompleks.
Selain hujan ekstrem, berkurangnya kawasan resapan air akibat alih fungsi lahan di daerah atas juga memperparah limpasan air menuju wilayah bawah kota. “Ketika daerah resapan semakin berkurang, air hujan yang turun tidak bisa terserap secara maksimal dan akhirnya langsung mengalir ke sungai maupun drainase,” ujarnya.
Belum lagi kapasitas dan konektivitas drainase di beberapa wilayah yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar aliran air lebih lancar saat hujan deras turun.
Persoalan Utama
Berdasarkan kajian penanganan genangan, Pemkot Semarang mencatat ada beberapa persoalan utama yang memicu banjir dan genangan. Mulai dari sedimentasi saluran, kapasitas drainase terbatas, limpasan sungai, sampai persoalan inlet dan konektivitas antar saluran.
“Ada juga faktor perbedaan elevasi wilayah serta pengaruh kenaikan muka air laut yang masih menjadi tantangan bagi Kota Semarang, terutama kawasan pesisir,” katanya.
Saat ini luas genangan yang teridentifikasi di Kota Semarang mencapai sekitar 257 hektare. Karena itu penanganan dilakukan bertahap sesuai prioritas wilayah yang paling terdampak.
Dalam pembagian kewenangan, pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menangani sungai dan drainase primer. Dinas Pekerjaan Umum menangani drainase sekunder, sedangkan Disperkim fokus di drainase lingkungan atau tersier.
Baca juga: Banjir Semarang, Dosen Unwahas Sentil Pengembang Perumahan Nakal
“Kolaborasi antar instansi menjadi sangat penting agar penanganan dari hulu sampai hilir bisa berjalan sinkron,” tegasnya. Selain pembangunan fisik dan normalisasi saluran, Agustina juga meminta masyarakat ikut terlibat menjaga lingkungan. Warga diimbau rutin membersihkan drainase dan tidak membuang sampah sembarangan.
“Kesadaran masyarakat sangat menentukan keberhasilan penanganan banjir. Hal sederhana seperti membersihkan saluran secara rutin dan tidak membuang sampah ke drainase bisa memberikan dampak besar,” katanya.
Ke depan, Pemkot Semarang bersama berbagai pihak akan terus mendorong normalisasi sungai, peningkatan konektivitas drainase, penambahan tampungan air, hingga penguatan kawasan resapan. Pemerintah juga mulai mendorong konsep Zero Delta Q dalam pembangunan kawasan baru agar limpasan air tidak makin membebani kota.
Semarang sebenarnya nggak kurang hujan. Yang sering kurang itu saluran lancar, resapan cukup, sama manusia yang masih nganggep drainase tempat pensiunnya sampah rumah tangga. (tebe)
