BACAAJA, PURBALINGGA – Sejumlah isu sensitif yang berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan di Kabupaten Purbalingga jadi topik hangat dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar Polres Purbalingga, Selasa (19/8/2025). Rapat berlangsung di Markas Polres dan dihadiri jajaran kepolisian, TNI, serta pemerintah daerah.
Kapolres Purbalingga, AKBP Achmad Akbar, menjelaskan bahwa rapat ini dimaksudkan untuk memetakan dinamika kamtibmas baik di level Jawa Tengah maupun lokal Purbalingga. “Kita perlu mendeteksi lebih dini dan menginventarisir kekuatan sumber daya, bukan hanya dari Polres tapi juga dukungan TNI dan pemerintah kabupaten,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Kasat Intelkam menyampaikan sejumlah poin strategis yang perlu diwaspadai. Mulai dari dampak kebijakan pemerintah daerah, potensi gerakan massa, hingga kemungkinan gesekan antar kelompok. Sementara itu, Kabag Ops menekankan pentingnya Rancangan Sispamkota sebagai kerangka awal pengelolaan situasi kontijensi jika sewaktu-waktu terjadi gejolak.
Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, mengapresiasi informasi yang dipaparkan kepolisian. Ia menilai, masukan itu sangat penting untuk memperkuat kebijakan daerah. “Kami sadar, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Kritik dan evaluasi menjadi pengingat bagi kami agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih baik,” ujarnya.
Fahmi menegaskan bahwa Pemkab Purbalingga tetap berkomitmen menjaga iklim kondusif. Menurutnya, suara masyarakat—termasuk kritik keras sekalipun—perlu dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol. “Pemerintah tidak boleh alergi kritik. Justru dari sanalah ada ruang perbaikan,” tambahnya.
Senada dengan itu, Dandim 0702/Purbalingga, Letkol Inf Untung Iswahyudi, menekankan bahwa keamanan adalah pondasi utama pembangunan. Ia menyebut pentingnya pendekatan komunikasi yang terbuka agar potensi kerawanan bisa segera diredam. “Diplomasi komunikasi harus menjadi garda depan agar permasalahan tidak membesar,” jelasnya.
Melalui rapat ini, Forkopimda menegaskan perlunya kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan suasana Purbalingga tetap aman. Isu-isu sensitif yang muncul di masyarakat tidak bisa dianggap remeh, melainkan harus ditangani dengan strategi matang dan komunikasi yang tepat. (*)
