BACAAJA, SEMARANG- Bicara tentang banjir Kota Semarang memang tidak ada habisnya. Tapi, masalah ini perlu selalu dibahas agar ketemu akar masalahnya dan dicari bersama solusinya.
Pakar lingkungan dari Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), Prof Rita Dwi Ratnani menyoroti alih fungsi lahan yang masif diduga kuat ikut menyumbang masalah banjir. Ia menilai, pembangunan perumahan yang tidak terkendali jadi salah satu biang kerok.
Perubahan dari lahan resapan menjadi permukiman jelas mengurangi kemampuan tanah menyerap air. “Alih fungsi lahan itu memang ada pengaruhnya terhadap banjir,” ujar kepada BacaAja.
Meski begitu, ia tidak menutup mata bahwa kebutuhan hunian terus meningkat. Pertumbuhan penduduk dan keinginan tinggal dekat pusat aktivitas membuat pembangunan sulit dibendung. Namun, yang jadi masalah adalah cara membangunnya.
Ia menegaskan, aturan soal tata ruang sebenarnya sudah jelas, tapi sering diabaikan. “Kalau saya melihatnya iya, sudah melanggar. Karena wilayah yang dijadikan permukiman jauh lebih banyak dibandingkan area resapan air,” tegasnya.
Baca juga: Alih Fungsi Lahan di Kawasan BSB Masif, Jadi Biang Kerok Banjir Semarang
Ia lalu menyinggung kawasan BSB yang awalnya dirancang cukup matang. Desain awalnya memperhitungkan keseimbangan. Ada pembagian zona untuk permukiman, transportasi, hingga area resapan.
Tapi kondisi berbeda terlihat di wilayah sekitarnya yang turut dipadati perumahan baru. Seperti Jatisari Semarang hingga Boja yang secara administratif masuk Kabupaten Kendal. Pertumbuhan di Semarang atas dan tetangga Semarang itu dinilai tidak terkontrol.
Lonjakan Pembangunan
Perpindahan warga dari Semarang bawah ke atas ikut memicu lonjakan pembangunan. Di titik ini, kritiknya makin tajam. Ia menyebut banyak pengembang, terutama skala kecil, cenderung asal bangun tanpa memperhatikan dampak lingkungan.
“Jangankan resapan air, jalur air saja tidak dibuat. Area penghijauan juga tidak ada, semuanya habis untuk rumah,” katanya. Menurut dia, pola seperti ini jelas bermasalah. Permukaan tanah yang tertutup beton dan paving membuat daya serap air menurun drastis.
Akibatnya, air hujan tidak punya tempat untuk masuk ke tanah. Air langsung mengalir dan berpotensi memicu banjir di wilayah bawah. Ia menegaskan, perumahan yang baik seharusnya punya sistem drainase yang jelas. Selain itu, harus ada ruang terbuka hijau sebagai area resapan.
Baca juga: Atasi Banjir Semarang, Agustina Wilujeng Bangun Rumah Pompa Baru di Petudungan
Tanpa dua hal itu, pembangunan hanya memindahkan masalah. Wilayah atas mungkin terlihat rapi, tapi dampaknya terasa di tempat lain. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dokumen lingkungan. Pengembang besar umumnya memiliki AMDAL dan mengikuti aturan.
Namun, pengembang kecil sering luput dari perhatian. Tidak sedikit yang tidak memiliki dokumen, atau hanya sekadar formalitas. “Yang kecil ini yang sering jadi masalah. Entah tidak punya dokumen lingkungan, atau ada tapi tidak dijalankan dengan benar,” ujarnya.
Ia mengingatkan, jika pola pembangunan seperti ini terus dibiarkan, kondisi banjir di Semarang akan semakin sulit dikendalikan. Kalau semua lahan mau disulap jadi rumah tanpa mikirin resapan, ya jangan kaget kalau air akhirnya cari rumahnya sendiri, dan biasanya, dia milih masuk ke rumah warga. (bae)
