BACAAJA, MELAKA – Negara Bagian Melaka punya proyeek ambisius. Bangun jembatan super panjang hingga tembus wilayah Indonesia, tepatnya di Dumai, Riau.
Proyek yang digadang-gadang bisa bikin perjalanan Malaysia–RI cuma 40 menit ini justru disebut nggak masuk akal sama kubu oposisi.
Pemerintah Negara Bagian Melaka lagi mengkaji pembangunan jembatan hampir 48 km melintasi Selat Malaka.
Bacaaja: Bandara Ahmad Yani Buka Rute Internasional Lagi! Tiket ke Malaysia Ludes, Liburan & Bisnis Makin Gampang
Bacaaja: Paspor Malaysia Geser AS, Dunia Kaget Nih!
Kedengarannya futuristik, tapi menurut politisi oposisi Dr Yadzil Yaakub, rencana ini lebih mirip angan-angan mahal.
Secara teknis mungkin bisa dibangun, tapi masalah utamanya satu: duitnya dari mana?
Yadzil menyoroti kondisi keuangan Melaka yang dinilai belum sehat. Pendapatan tahunan banyak habis buat operasional, utang lama masih numpuk, dan untuk urusan basic kayak perbaikan jalan saja masih harus minta bantuan pemerintah pusat.
“Kalau utang lama aja belum kelar, gimana mau nambah utang miliaran ringgit lagi?” sindir Yadzil, politikus Partai Bersatu.
Ia juga menyebut ketergantungan Melaka ke Putrajaya (pemerintah federal) sebagai bukti lemahnya kemampuan pendanaan mandiri.
Dengan kondisi utang nasional Malaysia yang terus naik, menurutnya nggak realistis berharap pemerintah pusat mau nanggung proyek mega kayak gini.
Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Ab Rauf Yusoh tetap pede. Ia bilang studi awal bakal dimulai Januari, mencakup aspek teknis, ekonomi, sampai logistik.
Pemerintah Melaka bahkan sudah nyiapin 500 ribu ringgit buat bayar konsultan.
Kalau lolos kajian, proposal ini bakal dibawa ke Majlis Perancangan Fizikal Negara dan dibahas bareng Indonesia.
Ab Rauf yakin jembatan ini bakal jadi game changer ekonomi. Sekitar 5.000 hektare lahan di Masjid Tanah direncanakan disulap jadi kawasan industri baru buat mendukung pelabuhan dan ekonomi biru.
Targetnya? Melaka jadi “gerbang dunia” penghubung Malaysia–Indonesia.
Tapi oposisi tetap pasang rem.
Menurut Yadzil, kalau proyek ini pakai skema swasta atau konsesi, ujung-ujungnya cuma dua:
-
Tarif tol mahal
-
atau proyek mangkrak
Kalau konsesinya gagal, negara bakal turun tangan. Artinya? Uang rakyat lagi-lagi jadi korban.
Belum lagi soal lingkungan. Garis pantai Melaka terancam berubah, dan rekam jejak pemerintah daerah dalam ngurus proyek besar juga dinilai nggak meyakinkan.
Singkatnya, jembatan ini boleh kelihatan keren di presentasi, tapi di lapangan, risikonya segede proyeknya. (*)
