BACAAJA, SEMARANG- Pemprov Jateng memperkuat gerakan literasi dan inklusi keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Program ini tidak hanya bertujuan memperluas akses layanan keuangan formal, tetapi juga menjadi benteng menghadapi maraknya pinjaman online ilegal, rentenir, hingga judi online.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan akses keuangan yang merata menjadi salah satu kunci mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, masih banyak potensi ekonomi di kabupaten dan kota yang belum tergarap optimal karena layanan keuangan belum menjangkau seluruh masyarakat, terutama di tingkat kelurahan dan desa.
“Ekosistem keuangan yang inklusif ini penting. Jangkauan layanan keuangan harus bisa meng-cover seluruh wilayah sampai desa,” ujar Luthfi saat membuka Rapat Koordinasi Daerah dan Rapat Pleno TPAKD Jateng 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (18/6/2026).
Baca juga: Bank Jateng Diminta Push KUR: Cara Luthfi Tekan Pinjol
Ia menambahkan, akses pembiayaan yang mudah dan legal sangat dibutuhkan pelaku usaha, khususnya UMKM, agar dapat mengembangkan usaha tanpa terjebak praktik pinjaman berbunga tinggi.
Sementara itu, Sekda Jateng, Sumarno mengingatkan tantangan saat ini semakin kompleks karena perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah mengakses pinjaman ilegal maupun judi online.
“Sekarang pinjam bisa dari kamar sendiri. Orang lain tidak tahu, bahkan istri pun bisa tidak tahu. Tapi ternyata pinjaman ilegal. Begitu juga judi online, semua bisa dilakukan lewat ponsel,” katanya.
Karena itu, edukasi keuangan dinilai harus diperluas hingga pelosok desa agar masyarakat memahami cara mengakses layanan keuangan yang legal, aman, dan berada di bawah pengawasan regulator.
Untuk memperkuat edukasi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan juga menggandeng aparat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar sosialisasi bisa menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Fokus TPAKD
Kepala OJK Provinsi Jateng, Hidayat Prabowo menjelaskan, fokus TPAKD tahun 2026 meliputi penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, digitalisasi layanan keuangan daerah, hingga kolaborasi dengan industri jasa keuangan.
Menurutnya, pembiayaan produktif harus terus diperkuat agar sektor-sektor strategis seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan semakin berkembang.
Berdasarkan asesmen OJK, ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2026 tumbuh 5,89 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 5,61 persen. Kredit sektor pertanian juga tumbuh positif 2,32 persen, sementara penyaluran kredit UMKM telah mencapai Rp206,54 triliun.
Dukungan juga datang dari Bank Indonesia. Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah, Noor Nugroho, mengatakan pihaknya akan terus memperluas ekosistem pembayaran digital melalui layanan seperti QRIS dan BI-FAST agar akses keuangan masyarakat semakin mudah.
Baca juga: Pinjol Melejit Tajam, Utang Digital Tembus Rp100 Triliun
Sejumlah program TPAKD selama ini juga menunjukkan hasil yang cukup positif. Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan telah menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui lebih dari 4.000 kegiatan edukasi. Sementara Program Ayo Jateng Menabung berhasil menghimpun 8,6 juta rekening pelajar dengan total simpanan mencapai Rp1,8 triliun.
Di sisi pembiayaan, Program Kredit Melawan Rentenir telah menyalurkan pembiayaan dengan outstanding Rp1,45 triliun kepada lebih dari 75 ribu debitur. Sedangkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp48,73 triliun yang dimanfaatkan lebih dari 1,17 juta pelaku usaha.
Di era serba digital, jebakan keuangan kini tak lagi datang mengetuk pintu. Ia masuk lewat notifikasi di layar ponsel. Karena itu, literasi keuangan bukan lagi sekadar kemampuan mengatur uang, tetapi juga kemampuan berkata “tidak” sebelum satu klik berubah menjadi utang seumur hidup. (tebe)
