BACAAJA, SEMARANG- Bangun Jawa Tengah nggak mau cuma fokus ke kota. Dari desa juga harus jalan. Itu yang lagi dikejar Pemprov Jateng lewat program 1 OPD 1 Desa Dampingan. Sejak 2019 sampai 2025, sudah ada 452 desa di 18 kabupaten prioritas yang “dipegang tangan” langsung biar ekonominya ikut naik dan kemiskinan bisa ditekan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin bilang, program ini bukan proyek musiman. Sudah jalan lima tahun dan jadi bagian dari misi panjang menuju Indonesia Emas 2045. Kuncinya satu: kolaborasi. Pemerintah, dunia usaha, sampai masyarakat harus main bareng.
Baca juga: Blankspot Jadi Hotspot: Internet Gratis Pemprov Jateng Bikin Desa Wisata Makin Hits
“Pertumbuhan ekonomi jangan numpuk di kota terus. Desa itu penopang utama, terutama soal ketahanan pangan dan ekonomi daerah,” kata Taj Yasin saat Rapat Evaluasi Desa Dampingan 2025 dan Koordinasi Rencana 2026 di Kantor Gubernur Jateng, Rabu (17/12/2025).
Menurutnya, kalau ekonomi desa kuat, kota juga ikut kecipratan dampaknya. Nggak ada cerita kota maju tapi desanya tertinggal. Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jateng, Taj Yasin juga ngasih apresiasi ke semua pihak yang terlibat.
Mulai OPD, pendamping desa, sampai masyarakat yang jadi motor penggerak di lapangan. “Terima kasih buat bapak ibu yang selama ini jadi penggerak. Targetnya jelas: desa mandiri, warganya sejahtera, dan angka kemiskinan turun signifikan,” ujarnya.
Harus Berdampak
Tagline “Ngopeni Nglakoni” juga kembali ditegaskan. Bukan cuma jargon tempel di spanduk, tapi harus kelihatan dampaknya. “Ngopeni Nglakoni itu artinya pemerintah hadir. Keluhan warga nggak cukup didengar, tapi harus ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dalam praktiknya, desa dampingan digarap lewat sembilan metode intervensi penanggulangan kemiskinan. Sumber dananya pun campur: dari CSR perusahaan, Baznas, sampai APBN yang langsung disalurkan ke desa. Hasilnya mulai kelihatan. Banyak desa dampingan menunjukkan perbaikan signifikan.
Tahun 2026 nanti, fokus program masih diarahkan ke 16 kabupaten, dengan target besar: menekan kembali kemiskinan ekstrem pada 2027. Saat ini, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah ada di angka 9,48 persen dan ditargetkan turun ke 9 persen. Bukan cuma angka, tapi diwujudkan lewat program konkret.
Baca juga: Pemprov Kembali Gelar Pasar Rakyat dan Budaya, Gratis dan Terbuka untuk Umum
Mulai dari pembangunan 4.636 rumah tidak layak huni, 7.523 jamban, penyediaan listrik murah untuk 1.292 kepala keluarga, sampai pembangunan air bersih, jalan desa, jembatan, fasilitas umum, dan program sosial pendidikan.
Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jateng Gunawan Sudarsono menjelaskan, rapat ini juga jadi ajang evaluasi sekaligus peluncuran panduan pelaksanaan program 1 OPD 1 Desa Dampingan agar desa makin berdaya dan nggak tergantung terus.
Desa sekarang nggak cuma jadi penonton pembangunan. Sudah ditemani, dan dibimbing. Semoga saja cepat mandiri dan kesejahteraan warganya ikut meningkat. (tebe)
