BACAAJA, SEMARANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya ditargetkan untuk meningkatkan asupan gizi siswa, tetapi juga diharapkan bisa menjadi penopang ekonomi peternak lokal. Karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyajikan menu berbahan telur dan daging ayam minimal dua kali dalam sepekan.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga komoditas peternakan yang belakangan mengalami tekanan di tingkat peternak.
“Selama ini ada SPPG yang memberikan menu telur atau ayam dua kali dalam seminggu, ada juga yang hanya satu kali. Dengan komitmen bersama ini kami sampaikan kepada seluruh SPPG agar dua kali dalam seminggu,” ujarnya, Jumat (19/6/2026).
Bacaaja: Sidang MK Memanas, MBG Disebut Geser Prioritas Pendidikan
Bacaaja: Mensesneg Sebut Anggaran MBG Dipangkas, Menkeu Purbaya: Belum Tentu
Menurut Tengku, peningkatan penggunaan telur dan daging ayam dalam menu MBG diharapkan bisa memperbesar penyerapan hasil produksi peternak rakyat. Dengan begitu, harga komoditas peternakan di tingkat produsen bisa lebih terjaga.
“Tentu saja dampaknya secara ekonomi akan membantu penyerapan produksi telur dan daging ayam. Harapannya harga komoditas peternakan bisa lebih terkendali,” katanya.
Ia menjelaskan, penyusunan menu MBG tetap mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku. Setiap menu dirancang berdasarkan kebutuhan gizi peserta didik dan dihitung langsung oleh tenaga gizi yang bertugas di masing-masing SPPG.
Di saat yang sama, BGN juga tengah membenahi tata kelola SPPG secara nasional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan rantai pasok berjalan sehat dan tidak ada praktik yang merugikan peternak maupun pemasok lokal.
“Kami ingin menertibkan tata kelola SPPG di seluruh Indonesia. Jika ada yang tidak mematuhi aturan dan juknis yang telah ditetapkan, akan diberikan peringatan hingga sanksi berupa suspensi,” tegasnya.
BGN juga menyoroti masih adanya laporan pembelian bahan pangan di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) serta indikasi monopoli dalam rantai distribusi. Karena itu, pengawasan akan diperketat agar manfaat program benar-benar dirasakan pelaku usaha lokal.
Berdasarkan data asosiasi peternak, program MBG diperkirakan mampu menyerap sekitar 7 hingga 10 persen produksi telur dan daging ayam di Jawa Tengah. Angka tersebut dinilai cukup signifikan untuk membantu menjaga kestabilan pasar.
“Tujuan besarnya adalah membangun tata kelola rantai pasok yang baik sekaligus mendorong pemerataan ekonomi dan penguatan ekonomi kerakyatan,” tambah Tengku.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen atau yang akrab disapa Gus Yasin menegaskan bahwa manfaat ekonomi dari program MBG harus benar-benar dirasakan masyarakat daerah, khususnya peternak dan pelaku usaha lokal.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong SPPG agar mengutamakan pembelian bahan pangan dari koperasi maupun asosiasi peternak yang ada di Jawa Tengah.
Menurut Gus Yasin, program MBG jangan hanya dilihat sebagai program pemenuhan gizi semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Tadi kita mendengar laporan dari peternak dan asosiasi bahwa masih ada pembelian di bawah harga acuan pemerintah. Nah, ini yang harus kita benahi bersama. Yang penting sekarang sudah ada komitmen dari semua pihak agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Dengan komitmen tersebut, pemerintah berharap program MBG bisa memberikan efek ganda. Di satu sisi kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi, sementara di sisi lain peternak lokal mendapat pasar yang lebih pasti untuk hasil produksinya. (dul)
