BACAAJA, SEMARANG – Setelah tiga hari menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Jateng Guyub akhirnya diterima dalam audiensi di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Suasana audiensi berlangsung bergantian. Perwakilan dari berbagai kabupaten diberi kesempatan menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di daerah masing-masing. Mulai dari tambang, banjir, sengketa agraria, kriminalisasi warga, persoalan petani tebu, hingga kerusakan lingkungan dan ruang hidup masyarakat kepulauan.
Perwakilan Jateng Guyub dari Kudus, Gunarto mengatakan, persoalan yang dibawa ke audiensi bukan hanya berasal dari satu daerah, melainkan mewakili keresahan masyarakat dari puluhan kabupaten di Jateng.
Menurutnya, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan kawasan Pegunungan Kendeng yang dinilai harus mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
“Kami tidak menolak tambang semuanya. Yang kami minta, kawasan Pegunungan Kendeng dikelola sesuai KLHS. Di situ sudah jelas mana yang boleh ditambang dan mana yang memang harus dilindungi,” ujar Gunarto. Jum’at (24/7/2026).
Baca juga: Buruh Ingatkan Jateng Jangan Hanya Jadi Surga Bagi Investor
Ia menjelaskan, kerusakan kawasan hulu tidak hanya dirasakan daerah yang menjadi lokasi tambang, tetapi juga berdampak pada wilayah lain. Kudus, misalnya, beberapa kali mengalami banjir yang menurutnya berkaitan dengan kondisi hutan dan kawasan resapan air di Pegunungan Kendeng.
Selain persoalan lingkungan, Gunarto mengatakan peserta audiensi juga membawa beragam persoalan lain, seperti sengketa lahan, kriminalisasi warga, pelayanan publik, hingga kesejahteraan petani.
“Harapan kami persoalan-persoalan di daerah segera ditindaklanjuti. Paling tidak hasil audiensi ini benar-benar disampaikan kepada Pak Gubernur agar ada penyelesaian,” katanya.
Persoalan Karimunjawa
Persoalan berbeda disampaikan Daniel Tangkilisan, perwakilan warga Karimunjawa, Jepara. Ia menilai selama ini wilayah kepulauan masih sering dipandang hanya sebagai kawasan wisata, sementara persoalan masyarakat yang tinggal di dalamnya belum menjadi perhatian serius.
Daniel menyoroti semakin sempitnya ruang hidup masyarakat akibat penguasaan lahan darat maupun laut oleh investor. Menurutnya, masyarakat Karimunjawa justru semakin kesulitan mengakses ruang yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
“Karimunjawa jangan hanya dipandang sebagai objek wisata. Di sana ada masyarakat yang sudah hidup turun-temurun jauh sebelum pariwisata berkembang,” kata Daniel.
Baca juga: Dari Orasi ke Irama, Konser Perlawanan di Hari Kedua Aksi ‘Jateng Guyub’
Ia juga meminta pemerintah memberi perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat kepulauan, seperti penyediaan air bersih, perlindungan ruang laut bagi nelayan, hingga penghentian privatisasi pulau-pulau kecil.
Menurut Daniel, kebijakan pembangunan selama ini masih terlalu berorientasi pada wilayah daratan sehingga kebutuhan masyarakat kepulauan kerap terabaikan.
Demonstrasi memang bisa selesai setelah pintu audiensi dibuka. Tapi bagi warga, perjuangan baru benar-benar berakhir ketika masalah di lapangan ikut selesai, bukan hanya berpindah menjadi tumpukan notulen rapat. (dul)
