BACAAJA, JAKARTA – Operasi tangkap tangan alias OTT kembali jadi sorotan publik. Kali ini, giliran Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang kena jaring tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Aksi ini disebut-sebut jadi OTT keenam KPK sepanjang tahun 2025. Mantan penyidik senior KPK, Praswad Nugraha, bilang langkah ini lumayan bikin publik agak lega — setidaknya lembaga antirasuah itu masih nunjukin taringnya.
“Operasi tangkap tangan ke-6 pada periode ini. Ini nunjukin KPK lagi coba berbenah,” kata Praswad lewat keterangannya, Senin, 3 November 2025.
Tapi, di balik apresiasi itu, Praswad juga ngasih catatan keras. Ia ngingetin supaya KPK jangan cuma jago nangkap di awal tapi kendor di ujung.
Soalnya, kata dia, udah sering banget kasus OTT gagal nembus sampai ke pucuk kekuasaan. Ujung-ujungnya cuma berhenti di level bawah.
Ia menyinggung kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara, di mana penanganannya terkesan mandek. “Jangan sampai terulang kasus Bobby Nasution yang dapat perlakuan istimewa dan bahkan nggak pernah diperiksa sampai pengadilan,” ujarnya tegas.
Menurut Praswad, OTT kali ini jadi ujian nyata buat pimpinan baru KPK. Publik pengin lihat bukti nyata bahwa lembaga ini beneran mau berubah, bukan cuma tampil keras di depan kamera.
“KPK harus buktiin kalau masih punya komitmen serius nangani kasus besar, termasuk yang melibatkan kepala daerah,” tambahnya.
Ia juga nyoroti pentingnya keberanian KPK untuk nggak pilih-pilih target. “Jangan takut sentuh siapa pun, meskipun punya jaringan politik atau kekuasaan kuat,” katanya.
Bagi Praswad, keberanian itu penting banget buat balikin kepercayaan publik yang sempat anjlok karena banyak kasus besar yang kayak menguap di tengah jalan.
Ia bilang, KPK mesti berani telusuri aliran uang dan motif di balik dugaan suap itu. “Berapapun nominal yang diamankan saat OTT, itu belum tentu nilai akhirnya. Harus diusut sampai akar,” tegasnya.
Penegasan itu juga nyindir praktik lama di mana kasus besar sering berhenti di angka “uang sitaan” tanpa lanjut ke penyelidikan sistemik.
Sementara itu, KPK sudah konfirmasi soal penangkapan Abdul Wahid bersama 10 orang lainnya di Riau. Namun, mereka belum buka identitas para pihak yang diamankan.
“Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres. Besok akan kami update siapa saja yang diamankan,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.
Menurut Budi, seluruh pihak yang ditangkap bakal dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan pada Selasa, 4 November 2025.
Belum banyak detail soal kasus apa yang menyeret Gubernur Riau ini. Tapi sinyal-sinyal awal nunjukin dugaan adanya transaksi uang yang nyangkut proyek daerah.
Publik sekarang nunggu langkah lanjut dari KPK. Apakah kasus ini bakal jadi gebrakan besar pertama di era kepemimpinan baru, atau malah nyusul daftar panjang OTT yang mandek di tengah jalan.
Satu hal yang jelas, setiap kali ada kepala daerah kena OTT, publik berharap bukan cuma drama sesaat. Tapi ada penyelesaian yang bener-bener tuntas, sampai siapa pun yang terlibat di atas meja hukum.
Dan seperti kata Praswad, “KPK cuma butuh satu hal buat dapetin lagi kepercayaan publik: berani.” (*)
