BACAAJA, BLORA – Pemerintah desa diminta lebih aktif memperjuangkan kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
Dorongan itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya saat meresmikan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Jumat.
Program PISEW tersebut dilaksanakan pada ruas jalan yang menghubungkan Dusun Sunggun, Dusun Parengan, hingga Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Danang meminta kepala desa tidak sekadar menunggu program pemerintah. Mereka harus proaktif mengidentifikasi kebutuhan warga dan mengusulkan program yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
“Persoalan administrasi jangan sampai menjadi penghambat bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan, terutama bagi mereka yang benar-benar membutuhkan hunian layak,” ujarnya.
Bantuan Jangan Terhambat Administrasi
Selain pembangunan infrastruktur, Danang juga mendorong pemerintah desa mengusulkan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menurutnya, persyaratan administrasi bantuan perlu disederhanakan agar warga yang membutuhkan tidak kesulitan mengakses program tersebut.
“Bicara tempat tinggal tidak semata-mata soal kenyamanan, tetapi juga berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup,” katanya.
Danang yang juga menjabat Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Gerindra Komisi V DPR RI itu meminta Kementerian PKP mengevaluasi mekanisme pengajuan bantuan rumah.
Namun, penyederhanaan prosedur tetap harus disertai transparansi dan verifikasi agar bantuan tepat sasaran.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan malah tidak mendapatkannya karena persoalan administrasi,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah desa bisa menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan program pemerintah. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial dapat dirasakan lebih merata. (*)
