BACAAJA, BLORA – Pembangunan Bendungan Karangnongko yang berada di perbatasan wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah (Jateng) dan wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sedikitnya 535 kepala keluarga (KK) di wilayah Kabupaten Blora terdampak pembangunan bendungan tersebut. Ratusan keluarga terdampak tersebut rencananya akan direlokasi.
Hal ini menjadi perhatian anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya (DWS). DWS merupakan politikus Gerindra yang terpilih duduk di Senayan melalui Daerah Pemilihan (Dapil) III Jawa Tengah.
Danang berjanji akan mengawal proses relokasi warga. Bahkan, persoalan tersebut bakal dibawanya ke tingkat pusat melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat (RDP) bersama kementerian terkait.
Janji itu disampaikan setelah Danang menyerap aspirasi masyarakat saat melakukan reses di Blora, salah satu daerah pemilihannya.
Menurutnya, reses bukan sekadar kunjungan ke daerah. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi anggota DPR untuk mendengar langsung persoalan warga dan membawanya ke meja pembahasan di Senayan.
“Aspirasi ini akan saya sampaikan saat rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan mitra-mitra kami di Komisi V,” ujar Danang, baru-baru ini.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Danang memang bermitra dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, BMKG, hingga Basarnas.
Lokasi Relokasi Disebut Sudah Ada
Danang mengungkapkan, lokasi relokasi untuk 535 KK sebenarnya sudah disiapkan. Lahannya berada di kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang saat ini dikelola Universitas Gadjah Mada (UGM).
Menurut Ketua DPD Gerindra Yogyakarta tersebut, lahan itu sudah mengantongi izin untuk dijadikan lokasi relokasi. Namun, masih diperlukan izin alih fungsi lahan dari Kementerian Kehutanan.
Artinya, proses relokasi masih membutuhkan penyelesaian administrasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Sebagai informasi, pembangunan Bendungan Karangnongko berdampak pada 1.037 bidang tanah yang tersebar di lima desa.
Rinciannya, Desa Mendenrejo sebanyak 17 bidang, Ngrawoh 328 bidang, Nginggil 177 bidang, Nglebak 372 bidang, dan Megeri 143 bidang.
Dari pembangunan tersebut, tercatat ada 535 KK yang terdampak dan membutuhkan penanganan, termasuk terkait kepastian lokasi relokasi.
Dorong Bantuan Bedah Rumah Lebih Gampang
Selain memperjuangkan relokasi warga, Danang juga menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur dan perumahan masyarakat di Blora.
Saat meresmikan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di ruas jalan yang menghubungkan Dusun Sunggun, Dusun Parengan, hingga Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, ia mendorong para kepala desa mengusulkan program pembangunan lainnya.
Salah satunya bantuan bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Danang yang juga menjabat Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Gerindra Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyederhanakan persyaratan bantuan tersebut.
Menurutnya, urusan administrasi jangan sampai membuat masyarakat miskin kesulitan mendapatkan bantuan.
Program bedah rumah, kata dia, seharusnya mudah diakses oleh warga yang memang membutuhkan. Meski begitu, proses verifikasi tetap harus dilakukan agar bantuan tepat sasaran.
“Bicara tempat tinggal tidak semata-mata soal kenyamanan. Namun juga berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup,” tegas Danang.
Ia meminta Kementerian PKP mengevaluasi mekanisme pengajuan bantuan agar lebih sederhana, tetapi tetap transparan.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar butuh bantuan malah tidak dapat karena persoalan administrasi,” ucapnya. (*)
