BACAAJA, SEMARANG – Masak iya, ada bandara tanpa pengawasan aparatur negara sama sekali? Jawabnya ada. Diresmikan Joko Widodo (Jokowi) pada 2019
Di tengah megakompleks nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, satu fasilitas jadi sorotan: bandara internal mereka sendiri.
Bukan soal megahnya, tapi soal status dan pengawasannya yang bikin banyak orang geleng kepala.
Bandara ini disebut sudah beroperasi sejak 2019 buat mobilitas di dalam kawasan industri.
Tapi belakangan, muncul kritik karena jalur keluar-masuk orang dan barang lewat udara ini diduga minim banget sentuhan negara: nyaris tanpa bea cukai, tanpa imigrasi, dan aparat pun disebut susah masuk.
“Negara Dalam Negara” di Morowali?
Pengamat pertahanan dari Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Edna Caroline, jadi salah satu yang paling keras bersuara.
Ia menyebut, bandara di kawasan IMIP itu beroperasi seperti ruang privat yang lepas dari pengawasan langsung otoritas Indonesia. Orang dan barang bisa keluar-masuk, tapi negara nyaris nggak kelihatan.
Isu ini makin kencang setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau latihan TNI di Morowali dengan skenario perebutan pangkalan udara dan penertiban aktivitas ilegal. Pesannya jelas: “nggak boleh ada negara dalam negara.”
Karena kalau bandara sipil jalan tanpa:
-
bea cukai,
-
imigrasi,
-
dan pengawasan ketat penerbangan,
itu artinya ada jalur udara strategis yang longgar kontrol. Mulai dari pergerakan tenaga kerja asing, alur barang bernilai tinggi, sampai potensi pelanggaran aturan penerbangan, semua bisa rawan.
Di saat yang sama, pemerintah daerah dan kementerian terkait dinilai terlalu senyap, sehingga muncul tanda tanya:
nggak tahu, nggak bisa, atau nggak berani?
Desakan Publik: Tertibkan!
Begitu isu ini naik, tuntutan ke pemerintah langsung muncul:
-
audit total bandara dan seluruh aktivitas udaranya,
-
hadirkan otoritas resmi di lapangan,
-
kalau status dan pengawasannya bermasalah, jangan ragu untuk dihentikan dulu operasinya sampai semuanya jelas.
Pada akhirnya, polemik bandara IMIP ini bukan cuma soal satu landasan pacu di kawasan tambang.
Ini soal hal sesederhana tapi segenting: masa iya, di wilayah Indonesia ada bandara aktif… tapi negara seperti cuma jadi penonton? (*)
