BACAAJA, TEMANGGUNG – Penolakan terhadap rencana aturan pembatasan kadar tar dan nikotin pada produk tembakau terus bermunculan. Kali ini, dua partai politik di Kabupaten Temanggung, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar, kompak menyatakan sikap menolak aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang saat ini masih dibahas pemerintah pusat.
Kedua partai menilai aturan tersebut berpotensi memberikan dampak serius bagi petani tembakau, khususnya di daerah sentra produksi seperti Temanggung yang selama ini menggantungkan perekonomian masyarakat pada sektor pertembakauan.
Ketua DPC PPP Kabupaten Temanggung, Hari Sumistyo, mengatakan pembatasan kadar tar dan nikotin dikhawatirkan membuat hasil panen petani sulit terserap oleh industri rokok. Akibatnya, petani menjadi pihak yang paling dirugikan.
Bacaaja: Petani Tembakau Jateng Kirim Sinyal Bahaya ke Istana, Presiden Jangan Abai!
Bacaaja: Polemik Revisi PP Kesehatan, Agus Gondrong Harap Keresahan Petani Tembakau Didengar
Menurutnya, kondisi itu sangat berbahaya bagi daerah seperti Temanggung yang sebagian besar masyarakatnya masih bergantung pada komoditas tembakau.
“Kalau aturan ini benar-benar diterapkan, petani akan semakin tertekan. Padahal tembakau masih menjadi andalan masyarakat saat musim kemarau karena tanaman lain sulit tumbuh akibat keterbatasan air,” kata Hari, Rabu (10/6/2026).
Ia mengungkapkan, sebagian besar basis pendukung PPP di Temanggung berasal dari kalangan petani dan pelaku usaha yang terkait dengan sektor pertembakauan. Karena itu, pihaknya merasa memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi mereka.
“Kami melihat petani sudah cukup banyak menghadapi tantangan. Jangan sampai ditambah lagi dengan kebijakan yang justru membuat mereka semakin kesulitan,” ujarnya.
Hari menegaskan PPP Temanggung secara tegas menolak aturan tersebut dan akan terus mengawal aspirasi petani agar didengar oleh pemerintah pusat.
“Kami akan berjuang bersama masyarakat agar aturan yang merugikan petani ini tidak disahkan,” tegasnya.
Sikap serupa juga disampaikan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Temanggung, Sholeh. Menurutnya, keresahan petani terhadap rencana pembatasan kadar tar dan nikotin sudah banyak disampaikan kepada partainya.
Golkar menilai kualitas tembakau Temanggung yang selama ini dikenal sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia justru berpotensi kehilangan pasar apabila aturan tersebut diberlakukan tanpa mempertimbangkan karakteristik tembakau lokal.
“Banyak petani dan masyarakat yang menyampaikan keluhan kepada kami. Mereka khawatir hasil panennya nanti tidak terserap industri karena terbentur aturan baru,” kata Sholeh.
Ia menegaskan bahwa penolakan tersebut merupakan bentuk respons atas aspirasi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor tembakau.
Bagi PPP maupun Golkar, persoalan ini bukan sekadar soal regulasi kesehatan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi ribuan keluarga petani yang selama puluhan tahun hidup dari tembakau.
Karena itu, kedua partai berharap pemerintah dapat mempertimbangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait aturan pembatasan kadar tar dan nikotin yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. (*)
