NARAKITA, YOGYAKARTA – Mantan Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Dr Sofian Effendi meminta maaf telah turut berkomentar dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Prof Sofian pun kini mencabut pernyataannya soal dugaan ijazah palsu Jokowi, dan dugaan ayah Wapres Gibran itu tak menyelesaikan stratas sarjana.
Ada apa, sehingga Prof Sofian kemudian mencabut pernyataannya itu?
Video pernyataan Sofian Effendi sebelumnya viral di media sosial.
Dalam video yang diunggah kanal YouTube Langkah Update berjudul, Mantan Rektor UGM Buka-bukaan! Prof Sofian Effendy Rektor 2002-2007! ljazah Jokowi & Kampus UGM! pada Rabu, 16 Juli 2025 itu, Sofian mengungkap soal ijazah Jokowi.
“Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Prof Dr Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas.”
“Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran,” kata Sofian dalam rilis yang diberikan kepada wartawan di Yogyakarta pada Kamis, 17 Juli 2025.
Dalam video itu, Sofyan pada intinya menyatakan Jokowi memang pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi jelas tidak lulus alias di-DO karena IPK-nya tidak sampai dua.
Atas pernyataannya itu, ia pun memohon maaf kepada pihak yang disebutnya di video tersebut yaitu Jokowi.
“Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut.”
“Demikian pernyataan saya dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih,” tulis Sofian Effendi.
Pernyataan Sofian ini disiarkan di tengah polemik soal ijazah Jokowi.
Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Dino Pati Djalal menyayangkan tindakan mantan presiden Jokowi yang membawa tudingan ijazah palsu ke jalur hukum.
Menurut Dino, apapun pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan Jokowi untuk melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ke polisi tidak dapat dibenarkan.
“Dalam negara demokrasi dan alam reformasi, hal-hal seperti ijazah, kesehatan, harta kekayaan, afiliasi politik dan bisnis, rekam jejak dari pemimpin negara adalah sepenuhnya ‘fair game’ untuk diketahui, dibahas, dikritik publik,” kata Dino dalam akun resmi X @dinopattidjalal pada Selasa, 15 Juli 2025.
Eks juru bicara mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menekankan konsekuensi menjadi pemimpin adalah dikritisi oleh publik sejak sebelum, selama, hingga setelah berkuasa.
Menurut dia, Jokowi seharusnya bisa menerima kenyataan tersebut.
“Mempidanakan Roy Suryo dkk akan dinilai sebagai upaya Jokowi untuk menakut-nakuti masyarakat madani,” ucap Dino. (*)
