BACAAJA, JAKARTA – Belakangan, kata ‘desil’ menjadi sangat familiar di telinga. Desil dibicarakan di warung-warung, di pinggir jalan, di obrolan santai tongkrongan, hingga pos ronda kampung-kampung.
Pengelompokan desil menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Apakah masuk golongan, miskin, rentan miskin, menuju kelas menengah, atau bahkan masuk dalam golongan orang-orang super kaya.
Ya, jika kamu berada di desil 10, artinya berada dalam golongan yang sama dengan orang-orang super kaya di Indonesia. Haji Isam, misalnya. Atau Prajogo Pangestu, keluarga Bakrie, atau keluarga Salim.
Bacaaja: Lagi Cari Cara Cek BLT Rp900 Ribu Pakai HP? Nih Ringkasannya
Bacaaja: Cara Bupati Temanggung Jamin Kesehatan Warga: Balinkes Sediakan Bantuan Hingga Rp2,4 Juta per Orang
Masyarakat kini bisa mengecek posisi tingkat kesejahteraan keluarganya dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara online menggunakan NIK KTP.
Informasi ini penting karena data desil menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan sasaran sejumlah bantuan sosial (bansos), seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Namun, perlu dicatat, masuk dalam desil tertentu tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima bansos. Penetapan penerima tetap melalui proses pemutakhiran, verifikasi, validasi, serta persyaratan masing-masing program.
Apa Itu Desil?
Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSEN. Data tersebut dibagi menjadi 10 kelompok, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
Secara umum:
- Desil 1: tingkat kesejahteraan paling rendah.
- Desil 2: kelompok miskin.
- Desil 3: kelompok hampir miskin.
- Desil 4: kelompok rentan miskin.
- Desil 5: kelompok menuju kelas menengah.
- Desil 6-10: kelompok dengan tingkat kesejahteraan menengah hingga lebih tinggi.
Artinya, semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan pemeringkatan dalam DTSEN.
Cara Cek Desil DTSEN lewat HP
Pengecekan dapat dilakukan melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos.
Caranya:
- Buka browser melalui HP atau komputer.
- Masuk ke cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan NIK sesuai KTP.
- Masukkan kode captcha.
- Klik Cari Data.
- Tunggu hingga hasil pencarian muncul.
Jika data tersedia, sistem dapat menampilkan informasi sosial ekonomi keluarga, termasuk kategori desil apabila informasi tersebut tersedia.
Bisa Juga Lewat Aplikasi Cek Bansos
Masyarakat juga dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos.
Langkahnya:
- Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store.
- Buka aplikasi.
- Pilih menu pengecekan bansos.
- Masukkan NIK.
- Pilih Cari Data.
- Tunggu hasil pencarian.
Informasi yang muncul dapat mencakup kondisi sosial ekonomi, status kepesertaan bantuan, jenis bantuan, hingga periode penyaluran.
Desil Berapa yang Berpeluang Dapat Bansos?
Secara umum, data desil dapat menjadi salah satu indikator dalam menentukan sasaran program perlindungan sosial.
- Desil 1-4: berpeluang menjadi sasaran penerima PKH.
- Desil 1-5: berpeluang menerima BPNT atau Program Sembako.
- Desil 1-5: dapat menjadi sasaran PBI Jaminan Kesehatan.
- Desil 1-5: juga dapat menjadi sasaran program bantuan lainnya sesuai ketentuan masing-masing.
Sekali lagi, desil bukan jaminan seseorang pasti menerima bansos. Pemerintah tetap mempertimbangkan persyaratan program serta hasil verifikasi dan validasi data.
Desil Tidak Sesuai Kondisi? Bisa Ajukan Perubahan
Jika hasil desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga saat ini, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data.
Ada dua jalur yang disebutkan dalam panduan tersebut.
- Melalui desa, kelurahan, atau dinas sosial
Masyarakat dapat mengajukan permohonan pembaruan data kepada pemerintah desa/kelurahan atau dinas sosial setempat. Dokumen pendukung sebaiknya disiapkan untuk membantu menunjukkan kondisi ekonomi sebenarnya.
- Melalui fitur Usulan di aplikasi Cek Bansos
Pengajuan juga dapat dilakukan melalui fitur Usulan pada aplikasi Cek Bansos, terutama jika terjadi perubahan kondisi ekonomi, susunan anggota keluarga, atau informasi lainnya.
Pemutakhiran data diperlukan agar kondisi sosial ekonomi yang tercatat pemerintah semakin sesuai dengan keadaan masyarakat di lapangan. (*)
