BACAAJA, SEMARANG– Ketika seseorang menjadi korban kekerasan, yang dibutuhkan bukan cuma keberanian untuk melapor. Ada kebutuhan lain yang sama pentingnya: tempat mengadu yang aman, layanan kesehatan, pendampingan hukum, sampai dukungan sosial.
Masalahnya, semua layanan itu nggak akan banyak membantu kalau berjalan sendiri-sendiri. Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Jateng, Nawal Arafah Yasin mendorong tiga pilar layanan, yakni hukum, kesehatan, dan sosial, diperkuat dan dibuat semakin mudah diakses korban.
Pesan tersebut disampaikan Nawal saat menjadi keynote speaker Dialog Publik “Sinergi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan, serta Pemberantasan Perdagangan Orang melalui Penguatan Kerja Sama” di Aula Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Selasa (29/9/2026).
Menurut Nawal, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak nggak mungkin dibebankan kepada satu lembaga saja. Korban harus punya banyak pilihan untuk mendapatkan pertolongan tanpa merasa takut, distigma, atau didiskriminasi.
Baca juga: Puluhan Anak Jateng Terpapar Konten Ideologi Kekerasan, Kapolda Bentuk Tim Khusus
“Apapun pintunya, kuncinya adalah tiga ini. Ada pilar layanan hukumnya, ada pilar layanan kesehatan, ada pilar layanan sosial. Maka, untuk kemudian bisa bergerak bersama, kita butuh kader yang lebih banyak,” kata Nawal.
Nawal mengatakan, semakin banyak akses layanan yang tersedia dan saling terhubung, semakin cepat pula korban mendapatkan pertolongan. Karena itu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, rumah sakit, puskesmas, lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat diminta mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
Untuk layanan hukum, misalnya, jejaring dibangun bersama kepolisian dan kejaksaan. Sementara untuk layanan kesehatan, perlu dipastikan rumah sakit maupun puskesmas rujukan yang bisa menerima korban.
Sedangkan untuk pilar sosial, jejaringnya lebih luas lagi. Mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, hingga organisasi keagamaan. “Layanan hukum kita kerja sama dengan polisi, dengan kejaksaan negeri. Kemudian kesehatan rujukannya nanti akan ke rumah sakit mana, akan ke Puskesmas mana. Pilar layanan sosialnya kita ke Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, ada Kanwil Kemenag, ada ormas keagamaan, dan sebagainya,” bebernya.
Kasus Kekerasan
Data Dinas Perempuan dan Anak Jateng mencatat, sepanjang 2025 terdapat 1.262 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 1.778 kasus kekerasan terhadap anak.
Kasus tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan, mulai dari fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, hingga perdagangan orang. Angka tersebut menjadi alasan penguatan jejaring layanan nggak bisa berhenti sebatas rapat koordinasi. Sistem pendampingan juga perlu mampu membantu korban sampai tahap pemulihan.
Nawal mengatakan, semakin banyak masyarakat yang punya kapasitas untuk melakukan pendampingan, semakin besar pula peluang kekerasan bisa dicegah sejak awal.
Salah satu langkah yang didorong ialah optimalisasi Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) Kecamatan Berdaya. Program tersebut melibatkan kader PKK, Muslimat NU, serta berbagai pihak lain yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan paralegal. Dengan jaringan yang semakin luas, masyarakat diharapkan nggak cuma menjadi penonton ketika mengetahui ada kasus kekerasan di lingkungannya.
Di tempat yang sama, Wakapolda Jateng, Brigjen Pol Dr Latif Usman menekankan pentingnya kerja bareng lintas sektor dalam mencegah kekerasan dan memberantas perdagangan orang.
Baca juga: Mengerikan! 1.778 Anak di Jateng Jadi Korban Kekerasan, DP3AKB: 47 Persen Kasus Seksual
Menurutnya, pihak yang terlibat nggak hanya aparat penegak hukum dan pemerintah. Dunia pendidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, organisasi masyarakat, media, keluarga, hingga masyarakat juga punya peran.
Pencegahan perlu dimulai lebih awal melalui deteksi dini dan edukasi. Ketika kasus sudah terjadi, proses hukum tetap harus berjalan dengan memperhatikan perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan.
“Penegakan hukum tentu harus dilakukan secara tegas, namun khusus terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, proses penegakan hukum juga harus dilaksanakan secara profesional, humanis, responsif, dan berperspektif terhadap korban,” ungkapnya.
Pada akhirnya, tiga pilar layanan ini bukan soal siapa yang paling depan atau paling sibuk. Yang jauh lebih penting adalah korban tahu harus mengetuk pintu mana dan yakin bahwa setelah pintu itu terbuka, ada yang benar-benar membantu.
Sebab, dalam situasi kekerasan, korban sudah cukup dibuat bingung oleh masalah yang dihadapi. Jangan sampai mencari pertolongan malah berubah menjadi permainan “coba tanya ke sebelah” versi birokrasi. (tebe)
