SEMARANG– Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan komitmennya mempertahankan Trans Semarang sebagai moda transportasi berbasis layanan masyarakat, bukan semata-mata mengejar keuntungan.
Hal itu disampaikan Agustina saat menjadi pembicara dalam Urban Climate Forum 2026 di Jakarta, Rabu (16/9/2026). Menurutnya, keberadaan transportasi publik merupakan bagian dari kebutuhan mobilitas warga sekaligus pembangunan kota dalam jangka panjang.
Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui alokasi anggaran operasional minimal 5 persen dari APBD Kota Semarang. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 140 Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
Baca juga: Sebelas Armada Trans Semarang Dicek Satu-satu
“Perda ini menegaskan posisi Trans Semarang sebagai sebuah layanan, bukan bisnis,” terang Agustina. Ia menyebut tarif resmi Trans Semarang sebenarnya ditetapkan Rp3.500 untuk pembayaran nontunai dan Rp4.000 untuk pembayaran tunai. Namun, Pemkot Semarang beberapa kali memberikan pembebasan tarif. Sementara itu, pelajar, mahasiswa, penyandang disabilitas, warga lanjut usia di atas 60 tahun, hingga veteran mendapat tarif khusus Rp1.000.
Trans Semarang sendiri mulai beroperasi sejak 2009 dengan dukungan awal dari pemerintah pusat. Dalam perjalanannya, layanan tersebut terus dibenahi, mulai dari keselamatan, rute hingga kondisi armada.
Agustina mengatakan pembenahan transportasi publik tidak bisa dilakukan pemerintah daerah sendirian. Pemkot juga melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan armada.
Pihak Ketiga
Menurutnya, sebagian besar bus merupakan milik pihak ketiga yang sebelumnya tergabung dalam perhimpunan Organda Kota Semarang.
Pemkot kemudian memfasilitasi skema kerja sama dengan menjadi penjamin bagi pihak ketiga ketika mengajukan modal ke perbankan. Perhitungan nilai kontrak mengacu pada formulasi investasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
Di sisi lain, standar armada juga diperketat. Bus yang berusia lebih dari 10 tahun pada 2026 dan tidak diremajakan oleh pengelola tidak akan diperpanjang masa kontraknya.
Baca juga: Elektrifikasi Trans Semarang Dipuji, Agustina: Langkah Nyata Menuju Transportasi Hijau
“Ikon Kota Semarang itu sempat dijuluki cumi-cumi darat karena kumpulan asap hitam yang keluar dari bus-bus berusia lebih dari 10 tahun. Ada 132 bus berusia di atas 10 tahun yang akan kami ganti, dan dua di antaranya disiapkan menggunakan bus listrik,” ungkapnya.
Penggantian armada tua juga diarahkan pada penggunaan bus listrik. Selain mengurangi emisi, desain armada baru diharapkan lebih ramah bagi seluruh pengguna transportasi.
“Kami terus dorong agar armada pengganti untuk bus berusia di atas 10 tahun ini menggunakan bus listrik. Selain ramah lingkungan, kami memastikan desain pintu dan fasilitasnya ramah bagi penyandang disabilitas sehingga Trans Semarang menjadi transportasi publik yang inklusif bagi seluruh warga,” pungkas Agustina.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Urban Climate Forum 2026 bertema “Penguatan Tata Kelola Mobilitas untuk Kota yang Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim” yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Forum tersebut juga dihadiri sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Wali Kota Surakarta.
Bagi Semarang, tantangannya kini bukan cuma menambah jumlah bus. Transportasi publik juga dituntut tetap terjangkau, aman, ramah lingkungan, dan bisa digunakan semua kalangan. Sebab, kalau namanya layanan publik, yang dihitung bukan cuma pemasukan di loket, tetapi juga berapa banyak warga yang terbantu sampai tujuan. (tebe)
