BATANG, BACAAJA– Pemprov Jateng terus mempercepat penanganan dampak musim kemarau 2026. Hingga pertengahan Juli, lebih dari 3,2 juta liter air bersih telah disalurkan ke daerah-daerah yang mengalami krisis air.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, seluruh pemerintah kabupaten dan kota telah memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Para bupati dan wali kota sudah membuat mapping. Sudah dipetakan mana daerah-daerah yang kekeringan,” ujar Luthfi usai menghadiri Tasyakuran HUT ke-27 PP Polri Cabang Batang, belum lama ini.
Menurutnya, hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah provinsi bersama dinas terkait untuk menentukan langkah penanganan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. “Prinsipnya, bupati dan wali kota sudah punya data. Tinggal kita mengeksekusi kegiatannya,” katanya.
Baca juga: Kemarau Mulai Ngegas, Delapan Desa Cilacap Kebagian Kiriman Air Bersih
Berdasarkan data BPBD Jawa Tengah, hingga saat ini terdapat 16 kabupaten/kota yang telah menetapkan status siaga kekeringan, yakni Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Grobogan, Kabupaten Semarang, Pemalang, Wonosobo, Purworejo, Wonogiri, Kota Salatiga, dan Kota Tegal.
Sementara itu, sejak 5 Juni hingga 14 Juli 2026, distribusi bantuan air bersih telah mencapai 3.258.000 liter atau setara 660 tangki. Bantuan tersebut telah menjangkau 30.378 kepala keluarga atau sekitar 81.297 jiwa di 15 kabupaten, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Kabupaten Semarang, dan Pemalang.
Kolaborasi
Penyaluran air bersih tidak hanya dilakukan oleh Pemprov Jateng. Pemkab/Pemkot, BPJS Kesehatan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, hingga BUMD Tirta Satria turut berkolaborasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Selain penanganan darurat, Pemprov juga telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan sejak 9 Juni 2026 sebagai pedoman bagi seluruh pemerintah daerah selama musim kemarau.
Luthfi menegaskan, pembahasan teknis penanganan kekeringan masih terus dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota agar distribusi bantuan dapat berjalan efektif.
Baca juga: Antisipasi Kekeringan, Puan Minta Pemerintah Siaga Air Bersih
Tak hanya mengandalkan dropping air bersih, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka menengah dan panjang melalui pemeliharaan sumur bor komunal, penguatan infrastruktur air bersih, peningkatan manajemen logistik, konservasi sumber daya air, hingga edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak menggunakan air selama musim kemarau.
Air bersih memang bisa dikirim dengan truk tangki. Tapi kalau kemarau makin panjang, yang dibutuhkan bukan hanya distribusi bantuan, melainkan juga cara agar krisis air tak selalu datang sebagai tamu tahunan. (tebe)
