BACAAJA, JAKARTA — Tingkat kepuasan publik atau approval rating Presiden Prabowo Subianto kian hari semakin jeblok. Terbaru, berdasarkan survei Tempo Data Science approval rating Prabowo hanya berkisar 37 persen.
General Manager Tempo Data Science, Khairul Anam, bilang terang-terangan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinet Prabowo-Gibran konsisten turun pada setiap periode.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sugiat Santoso, blak-blakan menyentil turunnya approval rating Presiden Prabowo. Sugiat bilang, Bakom RI harus turut bertanggung jawab.
Sugiat menyoroti sejumlah survei yang menunjukkan approval rating pemerintahan Prabowo berada di bawah 50 persen. Di sisi lain, menurut dia, sejumlah indikator ekonomi justru menunjukkan hasil yang cukup positif.
Bacaaja: Presiden Kembali Nyeletuk #KaburAjaDulu, Begini Kisah Prabowo Kabur ke Yordania
Bacaaja: Apa yang Bikin Rakyat Kecewa? Survei Tempo: Kepuasan Kinerja Prabowo-Gibran Anjlok Jadi 37 Persen
Ia menilai, Bakom masih belum maksimal menjelaskan kinerja pemerintah kepada masyarakat.
“Ini menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik,” kata Sugiat dalam rapat kerja bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Senin (31/8/2026).
Bakom kalah cepat
Sugiat bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan teori Noam Chomsky soal pembentukan persepsi dan opini publik. Menurutnya, Bakom justru kalah cepat dalam membentuk persepsi masyarakat dibanding kelompok di luar pemerintah.
“Bakom Pemerintah kalah main dengan kelompok di luar sana dalam konteks membangun persepsi opini publik,” ujarnya.
Sugiat merujuk pada sejumlah survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo berada di bawah 50 persen.
Padahal, dia menilai kondisi ekonomi Indonesia tidak separah persepsi yang berkembang di masyarakat. Sugiat mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 yang disebutnya masih berada di atas 5 persen.
Angka itu, menurut dia, cukup bagus jika dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang berada di kisaran 3 persen.
Ia juga menyoroti konsumsi masyarakat yang masih menjadi salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Bagi Sugiat, kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat masih cukup terjaga.
“Tapi opini publik tidak seperti itu. Opini publik seolah-olah ekonomi sedang menuju krisis,” katanya.
Investasi juga ikut disorot. Sugiat menyebut investasi yang masuk ke Indonesia sepanjang 2026 sudah menembus lebih dari Rp1.000 triliun.
Menurutnya, investasi tersebut berpotensi membuka lapangan kerja. Masalahnya, lagi-lagi, capaian tersebut dinilai belum terasa dalam persepsi publik.
Anggaran jadi sorotan
Yang bikin pernyataan Sugiat makin menarik adalah soal anggaran. Ia menyoroti rencana anggaran Bakom Pemerintah yang disebut mencapai Rp1,9 triliun pada 2027.
Dengan anggaran sebesar itu, Sugiat meminta kinerja komunikasi pemerintah juga harus naik level. Bahkan, ia memberikan semacam deadline.
“Kalau nanti di 2027 approval rating pemerintahan Pak Prabowo masih 50 persen, berarti kan gagal Bakom Pemerintah,” tegasnya.
Sugiat juga menyebut Fraksi Gerindra selama ini ikut turun tangan menjelaskan capaian pemerintah kepada masyarakat.
“Ya kita pun seolah-olah mengambil tugas Bakom Pemerintah,” katanya.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto merespons kritik tersebut. Ia mengaku sepakat bahwa kenaikan anggaran harus dibarengi peningkatan kinerja.
“Memang kalau nanti ada peningkatan anggaran ya, Pak, itu harus seimbang,” kata Bambang.
Menurut Bambang, masukan dari DPR akan menjadi bahan evaluasi bagi Bakom. Apalagi, hasil survei terhadap pemerintah saat ini dinilai belum memuaskan.
Karena itu, Bakom dituntut memperbaiki komunikasi publik pada 2027.
“Targetnya paling tidak itu survei yang sekarang tidak begitu baik hasilnya, 2027 itu tanggung jawabnya Bakom itu sebetulnya untuk meningkatkan,” ujar Bambang. (*)
