BACAAJA, BANYUMAS – Warga Banyumas yang biasa mengandalkan Trans Banyumas untuk bepergian harus mencari alternatif transportasi lain. Layanan bus tersebut berhenti sementara mulai Minggu (30/8/2026).
Penghentian ini bukan karena Trans Banyumas bakal tamat. Pemkab Banyumas sedang melakukan evaluasi setelah pengelolaan dan pembiayaan layanan beralih dari pemerintah pusat melalui APBN ke anggaran daerah atau APBD.
Pemkab sebenarnya sudah menyiapkan dana supaya bus tetap mengaspal sampai akhir 2026. Namun, sebelum kembali mengangkut penumpang, operasionalnya perlu ditata dan dievaluasi lebih dulu.
Anggaran Kini Ditanggung Pemkab
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Omar Udaya mengatakan peralihan pengelolaan atau hand-over dari APBN ke APBD menjadi alasan utama dilakukan evaluasi.
Menurut dia, Pemkab Banyumas sudah mengalokasikan anggaran operasional Trans Banyumas hingga Desember 2026. Meski begitu, perubahan skema pembiayaan membuat pemerintah daerah perlu mengecek kembali berbagai aspek operasional layanan.
Proses evaluasi tersebut belum rampung sehingga Trans Banyumas sementara tidak melayani penumpang sejak Minggu (30/8/2026).
Omar mengatakan Pemkab memahami bahwa Trans Banyumas sudah menjadi salah satu pilihan transportasi masyarakat. Bus tersebut selama ini dipakai warga untuk menunjang aktivitas dan mobilitas sehari-hari.
Karena itu, penghentian sementara tersebut disebut sebagai bagian dari penataan dan penyempurnaan layanan, bukan tanda pemerintah mengabaikan kebutuhan transportasi warga.
Pemkab Minta Warga Bersabar
Selama proses evaluasi berlangsung, masyarakat diminta menggunakan moda transportasi lain yang masih tersedia. Pemkab Banyumas juga menyampaikan permintaan maaf kepada para pengguna yang terdampak penghentian sementara ini.
Pemerintah daerah menegaskan tetap punya komitmen menghadirkan angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau, tertib, dan punya kepastian pelayanan.
Untuk jadwal kapan Trans Banyumas kembali jalan, Pemkab belum memberikan tanggal pasti. Informasi mengenai pengoperasian kembali nantinya akan disampaikan lewat kanal resmi pemerintah daerah dan instansi terkait.
Pemkab berharap masyarakat bisa memahami proses tersebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas layanan transportasi umum di Banyumas.
Sempat Cari Dukungan Pemerintah Pusat
Sebelum bus berhenti sementara, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono sebenarnya sudah memastikan layanan Trans Banyumas tetap dipertahankan meski dukungan APBN dari pemerintah pusat tidak lagi tersedia.
Bagi Pemkab Banyumas, keberadaan layanan Bus Buy The Service (BTS) tersebut dianggap penting karena sudah digunakan masyarakat untuk berbagai kebutuhan perjalanan.
Pemkab bahkan menyiapkan anggaran sekitar Rp14 miliar agar operasional Trans Banyumas bisa berjalan sampai penghujung 2026.
Sadewo mengatakan kebutuhan anggaran yang diperlukan berada di kisaran Rp13 miliar lebih dan hampir mencapai Rp14 miliar. Anggaran tersebut disiapkan untuk menjaga layanan tetap berjalan.
Sebelumnya, Pemkab Banyumas juga sempat berupaya meminta Kementerian Perhubungan agar dukungan anggaran dari pemerintah pusat tetap dilanjutkan. Namun, upaya tersebut belum membuahkan tambahan pembiayaan dari APBN.
Kondisi keuangan pemerintah pusat dan daerah akhirnya ikut menjadi pertimbangan. Pemkab harus melakukan sejumlah langkah penghematan agar anggaran daerah tetap bisa menopang berbagai kebutuhan pelayanan publik.
Biaya Operasional Capai Rp3,3 Miliar
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, anggaran operasional yang tersedia sebelumnya hanya mampu menopang layanan hingga 28 Agustus 2026.
Sementara itu, kebutuhan operasional Trans Banyumas setiap bulan berada di kisaran Rp3,3 miliar. Tambahan anggaran sekitar Rp15 miliar dibutuhkan agar layanan bisa terus berjalan hingga Desember 2026.
Pemkab memperkirakan kebutuhan biaya operasional bakal turun sekitar 25-35 persen mulai April 2027.
Penurunan tersebut berkaitan dengan cicilan pembelian armada bus yang sebelumnya menggunakan modal awal dari penanam saham. Ketika cicilan tersebut lunas, biaya investasi tidak lagi masuk dalam komponen pengeluaran operasional.
Dengan skema baru tersebut, Pemkab berharap keberlangsungan Trans Banyumas bisa tetap dijaga. Untuk saat ini, warga masih harus menunggu sampai proses evaluasi dan penataan selesai sebelum bus kembali melayani perjalanan. (*)
