BACAAJA, SEMARANG– Pemkot Semarang merespons keberatan sejumlah pengusaha hiburan yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Hiburan Semarang (Pagersemar) terkait penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 40 persen.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Diah Supartiningtias menegaskan, kebijakan tersebut bukan merupakan keputusan sepihak pemerintah daerah, melainkan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, tarif PBJT atas jasa hiburan berupa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen. “Atas amanah undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Semarang menetapkan tarif paling rendah, yakni sebesar 40 persen,” kata Diah.
Ketentuan tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang secara tegas menetapkan tarif PBJT jasa hiburan tertentu sebesar 40 persen.
Baca juga: Pajak 40 Persen Bikin Pengusaha Hiburan Deg-degan
Selain itu, pengenaan pajak terhadap penjualan minuman beralkohol juga telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa penyajian minuman beralkohol di restoran, hotel maupun tempat hiburan dikenakan tarif khusus PBJT jasa hiburan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, Diah mengatakan pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha. Sebelum kebijakan diterapkan penuh, Bapenda telah melakukan sosialisasi, pendampingan teknis, hingga memberikan stimulus berupa pengurangan beban pajak selama masa transisi.
Stimulus tersebut diberikan sebesar 50 persen sepanjang 2025 hingga Juni 2026, kemudian sebesar 25 persen untuk periode Juli hingga Desember 2026.
“Kebijakan transisi ini diberikan agar pelaku usaha memiliki waktu yang cukup melakukan penyesuaian sistem usaha maupun administrasi perpajakannya,” ujarnya.
Menurut Diah, penerapan tarif 40 persen juga tidak dilakukan secara tiba-tiba. Pemerintah lebih dahulu melakukan harmonisasi regulasi daerah, penyesuaian sistem administrasi perpajakan, serta koordinasi dengan para pelaku usaha agar implementasinya berjalan tertib.
Kepastian Hukum
Ia menegaskan, tujuan utama kebijakan tersebut bukan semata-mata meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan seluruh wajib pajak diperlakukan secara adil sesuai ketentuan nasional.
“Pemerintah Kota Semarang menjalankan amanat undang-undang. Tujuan utamanya bukan mengejar PAD, tetapi memastikan kepastian hukum dan keadilan perpajakan,” katanya.
Terkait kekhawatiran pelaku usaha terhadap potensi penurunan omzet maupun daya beli masyarakat, Diah mengatakan pemerintah memahami kondisi tersebut. Karena itu, komunikasi dengan berbagai asosiasi usaha, mulai dari hotel, restoran, karaoke, bar hingga pelaku hiburan telah dilakukan sejak awal.
Ia juga menegaskan bahwa pada prinsipnya pajak daerah merupakan beban konsumen sesuai ketentuan perpajakan, sedangkan pelaku usaha hanya berfungsi sebagai pihak yang memungut dan menyetorkan pajak kepada pemerintah daerah.
Menanggapi adanya perbedaan tarif antara minuman beralkohol dan makanan atau minuman nonalkohol, Diah menjelaskan hal itu telah diatur langsung dalam UU HKPD.
Baca juga: Hiburan Makin Ngegas, Tapi Pajak Bikin Deg-degan
Minuman beralkohol dikenakan tarif khusus sebesar 40 hingga 75 persen, sedangkan makanan dan minuman nonalkohol tetap dikenakan PBJT sebesar 10 persen. “Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menetapkan tarif di bawah batas minimum yang telah ditentukan undang-undang,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya nanti, Bapenda akan memperkuat pengawasan melalui sistem pelaporan pajak berbasis digital. Seluruh pelaku usaha diwajibkan melakukan pemisahan transaksi atau split bill antara penjualan minuman beralkohol dan nonalkohol agar pengenaan tarif dilakukan secara tepat.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaporan maupun upaya penghindaran pajak, pemerintah dapat melakukan pemeriksaan serta menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Diah menambahkan, Pemkot Semarang tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan daerah, kepastian hukum, iklim investasi, serta pengembangan sektor pariwisata.
“Kami akan terus membuka ruang komunikasi dengan pelaku usaha, asosiasi, dan masyarakat agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya. (tebe)
